JAKARTA, Berita HUKUM - Pimpinan Pusat Muhammadiyah mengimbau Capres/Cawapres, tim sukses, dan para pendukungnya mengedepankan politik Adiluhung, persaingan sehat, kejujuran, kesantunan, saling menghormati, menghindari praktik politik uang, dan mengedepankan kepentingan dan persatuan bangsa.
Imbauan itu disampaikan Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Din Syamsuddin dan Sekretaris Abdul Muti dalam pernyataan resmi yang disampaikan di Jakarta, Jumat (16/4).
Muhammadiyah juga mengimbau kepada WNI yang memiliki hak pilih untuk menggunakan hak politiknya dengan penuh tanggung jawab, kecerdasan, dan kearifan.
"Kepada warga Muhammadiyah agar berpartisipasi dalam pemilu dengan menggunakan hak politiknya sesuai dengan hati nurani dan kaidah-kaidah kepemimpinan, menjaga netralitas dan tidak membawa organisasi ke dalam kancah politik praktis," kata Din.
Muhammadiyah berharap agar Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Rabu (9/4) lalu berjalan aman, damai, adil, dan bermutu serta menghasilkan presiden dan wakil presiden yang berkualitas, mampu memajukan kehidupan bangsa menuju tercapainya cita-cita nasional.
Terkait pelaksanaan Pemilu Presiden itu, Muhammadiyah mendesak kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) segera melakukan langkah-langkah strategis untuk memperbaiki dan meningkatkan penghitungan suara, menjaga netralitas, dan objektivitas.
Mengapresiasi
Muhammadiyah mengapresiasi penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD pada 9 April lalu yang berlangsung aman, damai, tertib, lancar dan partisipasi politik yang tinggi dari masyarakat.
Meskipun demikian, Muhammadiyah menyayangkan kualitas pemilu yang rendah ditandai dengan maraknya praktik politik uang dan kecurangan yang masif, terstruktur, dan sistemik.
Muhammadiyah menyayangkan oknum penyelenggara pemilu yang tidak netral dan terlibat dalam jaringan kejahatan politik yang tidak berkeadaban.
"Pemilu legislatif menghasilkan anggota legislatif yang sebagian tidak kompeten, bermasalah secara moral, dan terpenjara oleh kekuatan kapital," kata Din tanpa menyebut siapa anggota legislatif yang dimaksudkan itu.(rb/Antaranews/bhc/sya) |
