JAKARTA-PP Muhammadiyah segera membangun pos-pos bantuan hukum di setiap desa yang tersebar di Indonesia. Hal ini bagian dari upaya mewujudkan membangun serta membina hukum bagi masyarakat pedesaan. Selain itu pula untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya bersikap dan berperilaku sesuai aturan hukum yang berlaku.
Rencana besar itu dituangkan dalam nota kesepakatan (memorandum of understanding/MoU) dengan Kementerian hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham). MoU tersebut ditandatangani Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin dengan Menteri Hukum dan Hak Asasi Maausia (Menkumham) Patrialis Akbar di sela-sela acara Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Majelis Hukum (MH) Muhammadiyah yang berlangsung di auditorium Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ), Ciputat, Tangerang Selatan, Banten, Selasa (19/7) kemarin.
Selain Din Syamsuddin dan Patrialis Akbar, acara ini juga dihadiri perwakilan dari majelis hukum Muhamadiyah seluruh indonesia dan seluruh pejabat eselon I Kemenkumham. Rakornas tersebut juga diisi dengan diskusi ilmiah yang dihadiri sejumlah akademisi hukum dari sejumlah perguruan tinggi trnama di Indonesia. Satu di antaranya adalah Chairul Huda yang merupakan peraih gelar doktor ilmu hukum termuda.
Selain membangun pos-pos bantuan hukum di setiap desa, MH Muhammadiyah juga akan mengadakan kursus dan ujian advokat yang bekerja sama dengan Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI). Hal ini diselenggarakan tanpa dipungut biaya. Peserta kursus tersebut, nantinya akan ditempatkan pos-pos bantuan hukum di setiap desa.
" Hal ini Sejalan dengan program Kemenkumham dalam membangun desa sadar hukum, dan membuka lapangan kerja bagi mahasiswa lulusan FH Muhammadiyah di seluruh Indonesia,” kata Wakil Ketua MH Muhammadiyah, A Muhajir Sidroddin.
Menurut dia, didirikannya pos-pos bantuan hukum merupakan sebagai bentuk kepedulian Muhammadiyah bagi masyarkat tidak mampu dan membutuhkan bantuan hukum. Semuanya ini dapat terlaksana bila keluarga besar Muhammadiyah, para alumni Muhammadiyah serta masyarakat luas dan memberikan dukungan berarti bagi pembangunan hukum nasional.
"Program ini dapat terlaksana, jika semua elemen Muhammdiyah, mulai dari keluarga besar hingga alumni serta masyarakat luas turut memberikan dukungan," ujar Muhajir. (biz)
|
