Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Eksekutif    
 
TKI
Muhaimin Ajak TKI di Malaysia Mogok Kerja
Tuesday 20 Nov 2012 18:39:21

JAKARTA, Berita HUKUM – Kekerasan fisik, pemerkosaan dan pelecehan seksual yang berulang kali terjadi pada TKI di Malaysia memang selayaknya mendapatkan perhatian lebih dari berbagai pihak. Hal ini pun mengusik Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar mengajak warga negara Indonesia (WNI) di Malaysia untuk melakukan mogok kerja. "Warga kita di Malaysia perlu bersatu agar kita dihargai. Mogok itu untuk menghormati TKI yang jadi korban," ujarnya di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (20/11).

Cak Imin panggilan akrab Menteri dari Partai Kebangkitan Bangsa ini menambahkan, ada dua tindak kekerasan yang menimpa TKI. Pertama, TKI mengalami kekerasan dalam hubungan kerja dengan majikan. Kekerasan itu meliputi penyiksaan majikan, pelanggaran kontrak kerja, dan tidak digaji. Kekerasan kedua dalam kaitan masalah pidana. Hal itu berwujud pemerkosaan dan penembakan. "Kasus itu diproses hukum. Kita sudah menunjuk lawyer di KBRI untuk mendampingi TKI," kata Muhaimin.

Jumlah TKI legal di Malaysia, diungkapkannya telah mencapai 1,1 juta orang. Adapun TKI ilegal sebanyak 1,2 juta orang. Muhaimin mengimbau TKI berangkat ke Malaysia dengan cara legal. TKI yang menjadi korban kekerasan, katanya, berangkat ke Malaysia secara illegal.
"Pemerintah Malaysia harus menindak tegas TKI ilegal. Kita sudah sosialisasikan ke TKI yang ke Malaysia untuk tidak memaksakan diri, terbujuk rayuan ke Malaysia. TKI, jangan berangkat sebelum siap," katanya.(kmp/bhc/mdb)


 
Berita Terkait TKI
 
• Puluhan TKI Ilegal Diamankan Pangkalan TNI Angkatan Laut Tanjung Balai Asahan
 
• Apjati Dukung Kebijakan Pemerintah Saudi untuk Cegah Penyalahgunaan Visa oleh PMI
 
• Soal Kepmenaker No 291 Tahun 2018, Ketua PWKI: Pemerintah Tidak Terbuka
 
• Sibuk Urus Politik, Demokrat Minta Nusron Wahid Dicopot dari BNP2TKI
 
• 'Segel' Kedubes Arab Saudi, Demonstran Protes Eksekusi Mati Tuti Tursilawati
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
• UU Perampasan Aset Resmi Sah dan Berlaku
• MPR RI Segera Tindaklanjuti Surat Pengunduran Gibran Rakabuming Raka dari Kursi Wapres
• IKAL-Lemhannas Dorong Bongkar Motif dan Tujuan Penyadapan Ilegal Presiden yang Libatkan Alumni
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
Untitled Document

  Berita Utama >
   
• UU Perampasan Aset Resmi Sah dan Berlaku
• MPR RI Segera Tindaklanjuti Surat Pengunduran Gibran Rakabuming Raka dari Kursi Wapres
• IKAL-Lemhannas Dorong Bongkar Motif dan Tujuan Penyadapan Ilegal Presiden yang Libatkan Alumni
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]