Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Politik    
 
Politik
Moralitas dan Spiritualitas Solusi Masalah Politik Nasional Maupun Global
2024-04-08 12:26:41

Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Haedar Nashir.(Foto: Istimewa)
YOGYAKARTA, Berita HUKUM - Dunia sedang tidak baik-baik saja, semua negara mengalami problematika yang hampir sama, dibutuhkan moralitas dan spiritualitas sebagai jangkar solusi untuk menghadapi dinamika tersebut.

Hal itu disampaikan oleh Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Haedar Nashir pada Sabtu (6/4) di Kantor PP Muhammadiyah Yogyakarta. Menurut Haedar, sistem mapan di sebuah negara juga tidak menjamin dunia akan tetap terus baik-baik saja.

Di hadapan awak media Haedar menyebutkan, persoalan yang menjangkiti dunia global saat ini meliputi krisis iklim akibat ulah tangan manusia, korupsi, sampai dengan eksploitasi sumber daya alam (SDA) yang tidak bertanggung jawab dan nir-moral.

Selain itu, Guru Besar Ilmu Sosiologi ini juga menyinggung tentang negara-negara maju yang menerapkan standar ganda untuk urusan Hak Asasi Manusia (HAM). Mereka mengusung HAM, tapi di sisi lain juga masih mendukung terjadinya konflik maupun agresi militer.

"Politik global yang masih mengalami perang, Ukraina – Rusia, Israel dan Palestina, menjadi problem moral manusia modern. Yang mengedepankan HAM, tapi ada standar ganda karena masih saja terus terjadi agresi militer dengan jutaan korban manusia," tutur Haedar.

Dalam pandangannya, situasi politik global yang terjadi sekarang juga membutuhkan moralitas dan spiritualitas. Bahkan moralitas dan spiritualitas ini tidak hanya dibutuhkan oleh negara berbasis agama, tapi juga negara-negara sekuler hanya saja dengan tumpuan nilai yang berbeda.

"Hanya berbeda di negara-negara yang sekuler moralitasnya berada pada nilai universalisme. Tapi pada negara agama moralitasnya berada pada nilai agama, kitab suci, wahyu ilahi, bukan pada dasar pemikiran manusia," kata Haedar.

Tidak hanya menjadi jangkar solusi atas masalah di dalam politik global, moralitas dan spiritualitas juga dibutuhkan di setiap sendi kehidupan. Moralitas dan spiritualitas sebagai jangkar juga meniscayakan untuk menjadi rem bagi ambisiusnya manusia untuk kekuasaan.

"Politik juga memerlukan moralitas dan spiritualitas, sebab sebagus apapun sistem itu jika sekelompok manusia ingin memenangkan pertandingan, maka yang terjadi adalah hukum Machiavellian atau penghalalan segala cara. itu terjadi karena manusia terlalu ambisius untuk memenangkan," katanya.

Dalam konteks Indonesia, moralitas dan spiritualitas menurut Haedar bertumpu pada tiga nilai utama yaitu Pancasila, Agama, dan Kebudayaan Luhur Bangsa. Ketiganya saling mengisi, dan tidak saling bertentangan.

Menurutnya, meskipun Indonesia bukan negara agama, tapi agama tidak bisa dilepaskan dari kehidupan bangsa. Sebab agama sejalan dan hidup bersama bangsa Indonesia, dari nilai agama ini juga membantu manusia Indonesia untuk memiliki rem ambisi yang menghalalkan segala cara.(muhammadiyah/bh/sya)


 
Berita Terkait Politik
 
• Akademikus kritik narasi optimisme pemerintah: Jauh dari realitas, minim empati
 
• Dasco Gerindra: Prabowo dan Megawati Tak Pernah Bermusuhan, Saya Saksinya
 
• Moralitas dan Spiritualitas Solusi Masalah Politik Nasional Maupun Global
 
• Tahun Politik Segera Tiba, Jaga Kerukunan Serta Persatuan Dan Kesatuan
 
• Memasuki Tahun Politik, HNW Ingatkan Pentingnya Siaran Pemberitaan yang Sehat
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
• KPK Tangkap Sestama BNPB dan 13 Pejabat termasuk Pihak Swasta
• BAM DPR Terima Aduan Warga Kebon Sirih Soal Tukar Guling Masjid Al Hurriyah dan Soroti Lokasi Pengganti di Pasar Minggu
• Pergantian Kapolri, Suyudi Ario Seto Resmi Pimpin Korps Bhayangkara Gantikan Listyo Sigit Prabowo
• Pasal 18 PKPU Nomor 19/2023 Diduga "Selundupan" Syarat Pendidikan, Pemohon MK: Gibran Didiskualifikasi
• Temuan Ombudsman, Lapas Cibinong Diduga Kelola Hunian Napi ala Villa Mewah
• Fahd El Fouz A Rafiq Diam Saat Ditanya Jadi Tersangka KPK yang Ketiga Kali
Untitled Document

  Berita Utama >
   
• KPK Tangkap Sestama BNPB dan 13 Pejabat termasuk Pihak Swasta
• BAM DPR Terima Aduan Warga Kebon Sirih Soal Tukar Guling Masjid Al Hurriyah dan Soroti Lokasi Pengganti di Pasar Minggu
• Pasal 18 PKPU Nomor 19/2023 Diduga "Selundupan" Syarat Pendidikan, Pemohon MK: Gibran Didiskualifikasi
• Temuan Ombudsman, Lapas Cibinong Diduga Kelola Hunian Napi ala Villa Mewah
• Fahd El Fouz A Rafiq Diam Saat Ditanya Jadi Tersangka KPK yang Ketiga Kali
• SETARA Institute Kritik Putusan Banding Kasus Andrie Yunus: Impunitas Diduga Menguat
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]