Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

EkBis    
 
PT KAI
Minim Penumpang, 2 Komuter Batalkan Perjalanan Permanen
Friday 30 Nov 2012 23:33:44

Kereta Api PT. KAI (Foto: BeritaHUKUM.com/bim)
SURABAYA, Berita HUKUM - Sejak diluncurkan sekitar 3 bulan lalu, 2 kereta komuter, masing-masing Arjuno Express dan kelud Express, terpaksa harus membatalkan seluruh perjalanannya dikarenakan makin minimnya jumlah penumpang.

Dari catatan pihak PT KA Daops VIII Surabaya, tingkat keterisian kursi untuk kedua komuter jenis kereta rel diesel elektrik (KRDE) Arjuno Express jurusan Surabaya-Madiun dan kereta Kelud Express jurusan Surabaya-Blitar hanya 30%.

“Kalau berdasarkan catatan kami tentang keterisian kursi atau tingkat okupansi yang ada pada kedua komuter tersebut memang sangat minim. Hanya dikisaran antara 30% hingga 60% saja,” kata Sumarsono Manajer Humasda PT KA Daops VIII Surabaya.

Ditemui dikantornya, Kamis (29/11) Sumarsono menambahkan bahwa dengan okupansi dikisaran 30% sampai dengan 60% saja tentunya sangat tidak memungkinkan untuk terus dipertahankan keberadaannya.

Jika nanti kemudian pembatalan seluruh perjalanan atau dengan kata lain layanan kedua komuter tersebut kepada masyarakat akhirnya dihentikan, hal itu semata-mata karena pertimbangan minimnya okupansi penumpang.

“Dalam kenyataannya target okupansi memang belum terpenuhi. Karena jika dihitung okupansi yang hanya dikisaran 30% hingga 60% itu sangat minim. Namun demikian dalam aspek pelayanan kami akan tetap melakukannya,” tambah Sumarsono.

Aspek pelayanan yang tetap dilaksanakan, yang dimaksud adalah masih tersedianya layanan kereta-kereta dengan tujuan kota-kota yang tidak lagi dilayani oleh kereta komuter.

“Untuk kereta reguler dengan masing-masing kota tujuan, misalnya seperti Madiun dan Blitar tetap kami sediakan seperti biasa,” pungkas Sumarsono .(tok/ssn/bmn/bhc/opn)


 
Berita Terkait PT KAI
 
• KAI Luncurkan Nusantara Explorer, Kereta Mewah yang Siap Ubah Wajah Pariwisata Indonesia
 
• KAI Akan Laporkan dan Tuntut Pengemudi Mobil yang Tabrak KRL
 
• KAI Layani Tes PCR Selama Nataru, Tarifnya Rp195.000 di 17 Stasiun
 
• Mulai Besok Jalur 10 Stasiun Kereta Manggarai Bakal Ditutup Selama 45 Hari
 
• Pemerintah Cabut Subsidi untuk 5 Kereta Api Ekonomi, Ini Daftarnya
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
• Munaslub IWAPI: 26 DPD Sepakat Pilih Hana Fadel Mohammad Jadi Ketum Periode 2026-2031
• Beredarnya Video AI Prof Djokosoetono, Bantahan Mintarsih Ungkap Fakta Sebenarnya
Untitled Document

  Berita Utama >
   
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
• Munaslub IWAPI: 26 DPD Sepakat Pilih Hana Fadel Mohammad Jadi Ketum Periode 2026-2031
• Pemerintah Resmi Tutup dan Cabut Izin Tambang Emas Milik PT Kristalin Eka Lestari Seluas 275 Hektar di Papua
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]