Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Politik    
 
Banten
Merasa Tidak Cocok Rano Karno Ingin Mundur dari Wagub Banten
Wednesday 24 Jul 2013 01:30:47

Wakil Gubernur Propinsi Banten H. Rano Karno (Foto: BeritaHUKUM.com/biz)
JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua DPR RI Pramono Anung dari Fraksi (PDIP) belum mengetahui bila ada ungkapan pengunduran diri dari Wakil Gubernur Provinsi Banten Rano Karno dari kursi kepemimpinannya.

Pasalnya bila memang hal pengunduran diri itu benar pastinya ada laporan secara resmi dari Rano yang masuk ke dalam partai.

"Tentunya seseorang yang mundur, kalau betul dia mau mundur, ada mekanismenya tidak segampang itu," ungkap Pramono saat ditemui di Hotel Indonesia Kempinski, Selasa (23/7).

Pramono juga menambahkan alangkah baiknya bila, keinginan mundurnya diketahui oleh partai untuk kemudian menjadi bahan pembahasan.

"Perlu dicek kembali beliau mundur karena apa. tapi saya terus terang belum tau, jujur saya belum tahu" ujar Politisi Senior PDI ini.

Jika benar seperti yang diberitakan, penyebabnya lantaran ada ketidakharmonisan hubungannya dengan Gubernur Banten Ratu Atut, Pramono berpendapat tidaklah elok bila mundur dijadikan solusi pada penyelesaiaanya.

"Ya kalo alasan ketidak harmonisan, tentunya seseorang itu tidak serta merta mengundurkan diri dan persoalannya selesai, karena pada waktu pak Rano maju sebagai calon Wagub di rekomendasikan oleh partai, jadi lebih baik kalo memang beliau mau mundur,mengatakan terlebih dahulu kepada partai." Pungkasnya.

Di kabarkan telah terjadi keretakan hubungan antara Wagub Banten Rano Karno dan Ratu Atut, khabar ini sudah berlangsung lama. Hubungannya tidak harmonis, dimana Ratu Atut mempunyai agenda untuk melanjutkan dinasti keluarganya di Banten.

Hingga kini Rano Karno masih belum bisa dimintai keterangan. Nomor-nomor telepon selular yang dihubungi dan pesan singkat yang dikirim belum juga direspons. Pada berita yang tersiar memang diketahui ada ungkapan Rano kepada Politisi PDIP lainnya, seperti diungkapkan Dedi Gumelar (Miin), Rano mengungkapkan niatan untuk mundur dari kursi kepemimpinannya.

Sebelumnya pasangan Ratu Atut dan Rano Karno didukung 11 Partai Koalisi yang memiliki kursi di DPRD Banten dalam Pilkada Gubernur Banten 22 Oktober 2011 silam. Pasang ini didukung antara lain oleh Partai Golkar, PDIP, Hanura, Gerindra, PKB, PAN, PBB, PPNUI, PKPB, PDS, dan PPD.(bhc/put)


 
Berita Terkait Banten
 
• Pengusaha Haji Bima Mendapat Penghargaan Wajib Pajak Patuh dari Pemda Pandeglang
 
• Gubernur Banten Pastikan Warga Berobat Gratis Hanya dengan e-KTP
 
• Rano Karno Hadiri Serahterima Jabatan Gubernur Banten
 
• Kuasa Hukum WH Kembali Datangi KPK Tanyakan Calon Gubernur Banten yang Terduga Korupsi
 
• Jangkar Minta KPK Umumkan Nama Cagub Banten Terlibat Korupsi
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
• UU Perampasan Aset Resmi Sah dan Berlaku
• MPR RI Segera Tindaklanjuti Surat Pengunduran Gibran Rakabuming Raka dari Kursi Wapres
• IKAL-Lemhannas Dorong Bongkar Motif dan Tujuan Penyadapan Ilegal Presiden yang Libatkan Alumni
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
Untitled Document

  Berita Utama >
   
• UU Perampasan Aset Resmi Sah dan Berlaku
• MPR RI Segera Tindaklanjuti Surat Pengunduran Gibran Rakabuming Raka dari Kursi Wapres
• IKAL-Lemhannas Dorong Bongkar Motif dan Tujuan Penyadapan Ilegal Presiden yang Libatkan Alumni
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]