Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Peradilan    
 
Komisi Yudisial
Merasa Diperlakukan Tidak Adil, Lapor ke Komisi Yudisial
Sunday 13 Jan 2013 13:10:37

Ilustrasi, warga masyarakat melaporkan kepada Komisi Yudisial.(Foto: Ist)
JAKARTA, Berita HUKUM - Kaget, tidak ada panggilan sidang, tiba-tiba ada putusan pengadilan. Akibatnya, tanah yang dimiliki seluas 930 M2 berpindah status kepemilikan. Demikian keluhan Tursinah, yang mendorongnya melaporkan majelis hakim PN Brebes dalam perkara itu ke Komisi Yudisial, Senin (7/1). Tursinah datang melapor didampingi Lingkaran Masyarakat Transparansi Brebes.

Cerita ini bermula ketika Tursinah pulang ke Brebes tepatnya di daerah Kluwuk, Kecamatan Bulakamba, setelah lama merantau di Jakarta. Tiba-tiba tanah yang ia miliki di daerah itu dengan luas 930 M2 sudah diduduki orang lain dan mempunyai kekuatan hukum berdasarkan putusan pengadilan.

Merasa memiliki bukti-bukti kuat dan dokumen-dokumen asli atas status tanahnya, ia kemudian menggugat pihak yang menduduki tanah itu ke pengadilan. Tuduhan yang dilayangkan Tursinah adalah penyerobotan tanah. Upaya itu rupanya belum berbuah manis. Menurut Tursinah, tiba-tiba muncul putusan pengadilan atas perkara itu tanpa kehadirannya sebagai tergugat. Ia kalah dalam perkara ini.

"Oleh karena itu kami datang ke Komisi Yudisial karena merasa diperlakukan tidak adil oleh putusan pengadilan. Kami meminta Komisi Yudisial segera menindaklanjuti," ujar Kadarisman dari Lingkaran Masyarakat Transparansi Brebes yang mendampingi Tursinah.

Laporan ini diterima oleh Anggota Komisi Yudisial Taufiqurrohman Syahuri dan Kepala Bagian Pengolahan Laporan Masyarakat Biro Pengawasan Hakim, Indra Syamsu. Taufiqurrohman berjanji segera mempelajari laporan tersebut untuk mengetahui apakah majelis hakim PN Brebes melanggar kode etik dan pedoman perilaku hakim.(naj/ky/bhc/sya)


 
Berita Terkait Komisi Yudisial
 
• Pesan Haedar Nashir kepada Kader Muhammadiyah yang Terpilih Menjadi Ketua KY
 
• Ketua MPR Sepakat Dilakukan Penguatan Peran Komisi Yudisial
 
• Dosen UMS Jadi Ketua Komisi Yudisial, Busyro: Contohlah Khalifah Abu Bakar RA
 
• Komisioner KY Gugat UU KY dan UU MA
 
• Lima Calon Anggota KY Disahkan Rapat Paripurna DPR
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
• UU Perampasan Aset Resmi Sah dan Berlaku
• MPR RI Segera Tindaklanjuti Surat Pengunduran Gibran Rakabuming Raka dari Kursi Wapres
• IKAL-Lemhannas Dorong Bongkar Motif dan Tujuan Penyadapan Ilegal Presiden yang Libatkan Alumni
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
Untitled Document

  Berita Utama >
   
• UU Perampasan Aset Resmi Sah dan Berlaku
• MPR RI Segera Tindaklanjuti Surat Pengunduran Gibran Rakabuming Raka dari Kursi Wapres
• IKAL-Lemhannas Dorong Bongkar Motif dan Tujuan Penyadapan Ilegal Presiden yang Libatkan Alumni
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]