Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Eksekutif    
 
Jusuf Kalla
Menurut JK Ketidakadilan Ciptakan Kesenjangan Sosial
2017-02-26 17:47:38

Wapres RI Jusuf Kalla menutup sidang Tanwir Muhammadiyah di Ambon, Provinsi Maluku, Minggu (26/2).(Foto: Istimewa)
AMBON. Berita HUKUM - Wakil Presiden Jusuf Kalla menila ketidakadilan telah menciptakan kesenjangan sosial dalam masyarakat.

"Banyak hal yang telah dilakukan, memberikan kesehatan, klinik murah, dan lain-lain. Tapi itu tidak cukup untuk menutupi ketidakadilan. Harus ada langkah bersama untuk melakukan penegakkan keadilan," kata JK pada penutupan Tanwir Muhammadiyah di Ambon, Minggu (26/2).

JK mengatakan, Indonesia, sejak merdeka pada 1945, telah mengalami sedikitnya 15 kali konflik besar yang sepuluh di antaranya disebabkan oleh ketidakadilan politik, ekonomi dan lainnya.

"Saya setuju dengan banyak pembicaraan, seperti Buya, bahwa Pancasila bukanlah hal yang tidak kita laksanakan, hanya sila kelima (Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia) yang paling sulit dan paling telat kita laksanakan," kata JK.

Menurut JK, untuk mewujudkan keadilan dan negara berkemajuan, perlu kerja keras, semangat maju dan bekerja dengan penuh motivasi, sedangkan semangat untuk bersama-sama maju dapat dilengkapi dengan pendidikan, kejujuran, dan dakwah yang baik.

JK mengapresiasi Muhammadiyah yang telah mengangkat berbagai isu kemajuan bangsa dalam Tanwir yang digelar di Ambon pada 24-26 Februari 2017.

"Tanwir sebagai pedoman untuk mewujdukan keadilan. Muhammadiyah harus senantiasa membina masyarakat dan semangat untuk umat agar bisa maju bersama-sama," kata JK.

Tanwir Muhammadiyah di Islamic Center Ambon, Kota Ambon, Provinsi Maluku pada 24-26 Februari 2017. Pada, Minggu (26/2), Tanwir Muhammadiyah ditutup oleh Wakil Presiden, Jusuf Kalla (JK).

"Karena Muhammadiyah dan Ambon yang memberikan arti hidup bagi saya, maka saya hadir di Tanwir ini," kata JK saat berpidato sebelum menutup Tanwir Muhammadiyah.

JK mengatakan, tema yang diusung pada Tanwir Muhammadiyah sangat penting dan mendesak untuk dibicarakan. Penghargaan atas segala upaya amal ibadah dan amal sosial yang telah dilaksanakan Muhammadiyah di mana pun. Termasuk langkah Muhammadiyah untuk Indonesia berkemajuan yang adil dan makmur.

Dikatakan JK, keadilan dan kedaulatan adalah masalah di seluruh dunia yang harus diperbaiki dan dilaksanakan. Pasalnya, ada kesenjangan yang luar biasa di negara maju dan negara tidak maju. "Bukan hanya negara miskin, negara maju juga memiliki masalah kesenjangan," ujarnya.

Menurutnya, faktor keadilan harus diperhatikan untuk kemajuan bangsa Indonesia secara keseluruhan. Keadilan menjadi penting dan tercantum di sila kelima. "Tepat Muhammadiyah mengangkat tema ini dalam Tanwir," ujarnya.(sa/Antara/republika/bh/sya)


 
Berita Terkait Jusuf Kalla
 
• Jusuf Kalla Benarkan Gosip Sering Beda Pendapat dengan Jokowi
 
• Jusuf Kalla: UUD Boleh Berubah, Tetapi Tidak Merubah Visi Para Pendiri Bangsa
 
• Menurut JK Ketidakadilan Ciptakan Kesenjangan Sosial
 
• Terima Tim 9, Wapres: Polisi dan KPK Tidak Boleh Periksa Orang Yang Tidak Ada Tindak Kriminal
 
• Wapres: Cegah Konflik, Jaga Persatuan, Kemakmuran dan Keadilan
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
• Munaslub IWAPI: 26 DPD Sepakat Pilih Hana Fadel Mohammad Jadi Ketum Periode 2026-2031
• Beredarnya Video AI Prof Djokosoetono, Bantahan Mintarsih Ungkap Fakta Sebenarnya
Untitled Document

  Berita Utama >
   
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
• Munaslub IWAPI: 26 DPD Sepakat Pilih Hana Fadel Mohammad Jadi Ketum Periode 2026-2031
• Pemerintah Resmi Tutup dan Cabut Izin Tambang Emas Milik PT Kristalin Eka Lestari Seluas 275 Hektar di Papua
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]