Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Legislatif    
 
DPR RI
Menteri Pendidikan M. Nuh Terlambat di Tegur DPR
Thursday 11 Jul 2013 15:44:32

Rapat Paripurna DPR RI, Banyak Anggota DPR yang absen.(Foto: BeritaHUKUM.com/put)
JAKARTA, Berita HUKUM - Dalam Rapat Paripurna pengesahan RUU Pendidikan Kedokteran di Gedung DPR RI Senayan Jakarta Pusat, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nasional Muhammad Nuh, sempat mendapat teguran dari Anggota dan Pimpinan rapat karena keterlambatannya menghadiri rapat.

Kejadian sebelum, pengambilan keputusan, dan sidang telah dibuka, oleh Pimpinan Sidang Priyo Budi Santoso, namun M. Nuh yang di nanti-nanti hingga waktu yang ditetapkan belum juga hadir.

Akibat kejadian ini membuat salah seorang Anggota DPR Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Indra menintrupsi jalannya sidang dan Ia meminta agar Menteri yang datang telat untuk agar diberikan tegur secara serius.

"Saya pikir pimpinan harus menegur Menteri yang telat datang," ujar Indra dalam rapat paripurna di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (11/7).

"Iyah akan kita tegur, apakah cukup santun atau tidak dengan datang telat," jawab pimpinan Priyo Budi Santoso.

Selang beberapa menit kemudian, Mendikbud hadir dan memasuki ruang Rapat Paripura, Ia pun langsung ditegur oleh Pimpinan Priyo Budi Santoso.

"Dari meja pimpinan saya menegur anda, sebagai menteri, karena telat rapat paripurna meski undangan beliau pas, tetapi saya jalankan apa yang disampaikan Mas Indra," terang Priyo.

Mendapat tegur dari Pimpinan rapat, M. Nuh pun terdiam dan tersenyum. Sementara sejumlah menteri terkait seperti menteri Kesehatan Hapsah Mboi dan lainnya belum juga hadir dalam rapat Paripurna ini.

Akhirnya, dalam rapat Paripurna ini, seluruh Fraksi di DPR menyetujui UU Pendidikan Kedokteran, sementara dari pantauan pewarta BeritaHUKUM.com banyak Anggota DPR yang tidak hadir dalam Rapat Paripurna terlihat dari banyaknya kursi yang kosong.(bhc/put)


 
Berita Terkait DPR RI
 
• DPR Dukung Semua Program Pemerintah Selama untuk Kesejahteraan Rakyat
 
• Polisi Tetapkan Pengguna dan Pembuat Plat DPR RI Palsu Jadi Tersangka
 
• Putusan MKMK Bisa Jadi Amunisi Politik Bagi DPR RI Memakzulkan Presiden Jokowi
 
• Seluruh Fraksi DPR, DPD dan Pemerintah Setuju RUU 5 Provinsi Dibawa ke Rapat Paripurna
 
• Ini Kisah 'Falun Gong' yang Hadir dalam Rapat Paripurna DPR-RI
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
• MPR RI Segera Tindaklanjuti Surat Pengunduran Gibran Rakabuming Raka dari Kursi Wapres
• IKAL-Lemhannas Dorong Bongkar Motif dan Tujuan Penyadapan Ilegal Presiden yang Libatkan Alumni
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
Untitled Document

  Berita Utama >
   
• MPR RI Segera Tindaklanjuti Surat Pengunduran Gibran Rakabuming Raka dari Kursi Wapres
• IKAL-Lemhannas Dorong Bongkar Motif dan Tujuan Penyadapan Ilegal Presiden yang Libatkan Alumni
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]