Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

EkBis    
 
Minyak Goreng
Menperin Harus Serius Kendalikan Harga Minyak Goreng Curah
2022-05-13 06:45:59

Ilustrasi. Minyak Goreng Curah.(Foto: Istimewa)
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto mempertanyakan kinerja Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita dalam mengendalikan harga minyak goreng (migor) curah. Sebab, harga migor curah di pasaran masih tinggi meskipun pemerintah telah mengeluarkan kebijakan larangan ekspor crude palm oil (CPO) dan turunannya. Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menyebut, Menteri Perindustrian lemah dalam mengendalikan harga migor curah di bawah harga eceran tertinggi (HET).

"Fraksi PKS mendesak para menteri dan jajaran birokrat terkait tata kelola migor curah, khususnya Menperin yang menjadi ujung tombak kebijakan ini, agar sigap dan gerak cepat dengan kebijakan teknis turunan," tegasnya dalam keterangan tertulis yang diterima Parlementaria, Rabu (11/5).

Agar kebijakan larangan CPO yang telah diputuskan pemerintah dapat lebih mplementatif dan efektif, Mulyanto menilai jangan bekerja business as usual dan tidak memiliki sense of crisis. "Kalau itu terjadi, maka beban yang ada akan semakin berat dan berlarut-larut. Masyarakat sudah tidak sabar menunggu. Sebab, harga yang harus dibayar dari kebijakan larangan CPO ini sangat mahal," imbuhnya.

Mulyanto menyebutkan petani sawit rakyat yang jumlahnya mencapai 2,6 juta KK, mulai mengeluh, karena jatuhnya harga tandan buah segar (TBS) mereka yang mencapai Rp1.550 per kg. Sementara devisa negara sebesar Rp27 triliun per bulan atau sekitar Rp1 triliun per hari dari ekspor sawit hilang dari genggaman. Ditambah 16 juta pekerja di bidang industri kelapa sawit nasional dipertaruhkan nasibnya. Belum lagi lunturnya kepercayaan mitra dagang luar negeri, karena kebijakan radikal yang diputuskan Presiden tersebut.

Ia menambahkan menteri terkait agar berhenti membuat janji-janji palsu yang sekedar PHP bagi masyarakat. Masyarakat sudah bosan dengan berbagai janji yang dilontarkan, yang ujung-ujungnya nihil. "Sekarang ini masyarakat tengah menunggu dengan harap-cemas, apakah dengan bahan baku migor yang berlimpah akan betul-betul membuat produksi cukup. Kemudian dengan masuknya Bulog di sisi distribusi, akankah segera membuat ketersediaan migor curah di pasar terpenuhi dan dengan harga yang sesuai HET," jelasnya.

Sementara itu, lanjut Mulyanto, para petani sawit rakyat terlindungi dengan berbagai insentif akibat anjloknya harga TBS di pasar. Untuk itu, menteri terkait dinilai harus bergerak cepat merespon permasalahan-permasalahan tersebut dengan berbagai kebijakan teknis yang konkret dan tidak membiarkannya berlarut-larut. "Jangan sampai publik semakin kecewa dan marah dengan berbagai janji dan kegagalan Pemerintah terkait kebijakan migor selama ini," tandas legislator dapil Banten III ini.

Menyusul kebijakan pelarangan ekspor CPO dan turunannya, pemerintah menugaskan Bulog untuk turut andil pada sisi distribusi migor curah, khususnya dari produsen eksporter migor yang tidak memiliki jaringan domestik. Namun hampir dua minggu sejak diumumkannya keterlibatan Bulog, harga migor curah masih jauh di atas HET. Info dari SP2KP Kemendag per 8 Mei 2022, harga migor curah masih di angka Rp17.260 per liter.(bia/sf/DPR/bh/sya)


 
Berita Terkait Minyak Goreng
 
Legislator Berharap Mendag yang Baru Dapat Turunkan Harga Minyak Goreng
 
Mendag Diminta Libatkan Kapolri Atasi Kendala Teknis Lapangan soal HET Migor Curah
 
Menperin Harus Serius Kendalikan Harga Minyak Goreng Curah
 
Rofik Hananto Sesalkan Ketidakkonsistenan Pemerintah Tetapkan Kebijakan Minyak Goreng
 
DPR Diminta Perkuat Fungsi Pengawasan Tata Niaga Minyak Goreng
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Netty Aher Minta Kebijakan Pembelian Kebutuhan Dasar Pakai Aplikasi Dievaluasi
Ketua DPR Dicurhati Nelayan di Cirebon: Sulitnya Solar, Asuransi, hingga Pembangunan 'Jetty'
Legislator Sebut UU Hukum Acara Perdata Mendesak Direvisi
Penerbitan Perppu Akan Lebih Cepat Dibanding Revisi UU Pemilu
Anggota DPR Soroti Alokasi PMN Garuda Sebesar Rp7,5 Triliun
Banggar DPR dan Pemerintah Sepakati Realisasi Defisit APBN Tahun 2022 di Angka 4,5 Persen
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Lebih Baik Kemenag Tidak Menolak Penambahan 10,000 Kuota Haji Indonesia Oleh Pemerintah Saudi
Antisipasi Laporan Bank Dunia, Pemerintah Harus Hati-Hati Tentukan Kebijakan Fiskal dan Moneter
Tiga Kampus Muhammadiyah Ini Masuk Jajaran 10 Universitas Islam Terbaik Dunia Versi Uni Rank 2021
Sinyal Prabowo untuk Siapa, Anies Baswedan, Sandiaga Uno, Atau Rizal Ramli?
Penjelasan Polda Metro Soal Curhatan Fahri Calon Siswa Bintara 2021 yang Tidak Lolos
Haedar: Terima Kasih Kepada Semua Pihak yang Mencintai Buya Syafii Maarif dengan Segala Dukungan
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]