Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Eksekutif    
 
Darurat Narkoba
Menko Polkam Budi Gunawan Sebut Indonesia Darurat Narkoba Karena Ini..!
2024-12-06 10:10:07

Menko Polkam RI, Budi Gunawan dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo bersama pejabat Kementerian/Lembaga terkait saat menampilkan barang bukti dari hasil ungkap 3.680 kasus narkoba dan menangkap 3.965 tersangka dengan nilai mencapai Rp 2,8 triliun.(BH/amp)
JAKARTA, Berita HUKUM - Menteri Koordinator (Menko) Politik dan Keamanan RI, Budi Gunawan mengatakan, saat ini Indonesia dalam kondisi darurat narkoba. Karena, menurutnya, Indonesia tidak hanya menjadi konsumen tetapi salah satu negara produsen narkoba dunia.

"Saat ini Indonesia dapat dikatakan dalam kondisi darurat narkoba. Karena Indonesia bukan hanya sekedar menjadi konsumen narkoba, namun juga sudah menjadi target pasar dan bahkan menjadi salah satu produsen narkoba di dunia," kata Menko Budi Gunawan, saat menghadiri dan memimpin konferensi pers bersama Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dalam rilis hasil ungkap 3.680 kasus narkoba dan menangkap 3.965 tersangka dengan barang bukti mencapai Rp 2,88 triliun, di Rupatama Mabes Polri, Jakarta, Kamis sore (5/12).

Menko BG menyebut, jumlah pengguna narkoba di Indonesia semakin banyak dan meluas hingga daerah terpencil.

"Pada tahun 2024, jumlah pengguna narkoba di Indonesia mencapai 3,3 juta orang, didominasi oleh generasi muda, terutama usia remaja," bebernya.

Mantan Kepala BIN RI (Badan Intelijen Negara) ini juga mengungkapkan, perputaran uang dari hasil bisnis barang haram tersebut cukup besar. Untuk itu, lanjut Menko BG, pemerintah akan lebih masif memberantas narkoba di Indonesia.

"Berdasarkan laporan intelijen keuangan, dalam kurun waktu periode 2022 hingga 2024, total perputaran dana tindak pidana pencucian uang (TPPU) narkotika mencapai Rp 99 triliun," imbuhnya.

Diketahui, pemberantasan narkoba menjadi salah satu program Asta Cita pemerintahan Presiden RI Prabowo Subianto. Adapun pemerintah menunjuk Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo sebagai ketua Desk Pemberantasan Narkoba.

"Menindaklanjuti arahan Presiden Bapak Prabowo Subianto, maka desk narkoba akan terus melakukan upaya pencegahan dan penindakan lebih masif," terang Menko BG.

"Termasuk penelusuran dan pemblokiran aliran dana, penerapan pasal TPPU bagi pengedar dan bandar, serta melakukan kampanye dan edukasi publik untuk pencegahan bahaya narkoba," pungkasnya.

Sementara Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menegaskan komitmen aparat penegak hukum untuk memberikan hukuman maksimal kepada bandar dan pengedar narkoba.

"Kita sepakat untuk memberikan hukuman maksimal kepada semua pengedar dan bandar yang tertangkap," tegas Kapolri.(bh/amp)


 
Berita Terkait Darurat Narkoba
 
•
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
• KPK Tangkap Sestama BNPB dan 13 Pejabat termasuk Pihak Swasta
• BAM DPR Terima Aduan Warga Kebon Sirih Soal Tukar Guling Masjid Al Hurriyah dan Soroti Lokasi Pengganti di Pasar Minggu
• Pergantian Kapolri, Suyudi Ario Seto Resmi Pimpin Korps Bhayangkara Gantikan Listyo Sigit Prabowo
• Pasal 18 PKPU Nomor 19/2023 Diduga "Selundupan" Syarat Pendidikan, Pemohon MK: Gibran Didiskualifikasi
• Temuan Ombudsman, Lapas Cibinong Diduga Kelola Hunian Napi ala Villa Mewah
• Fahd El Fouz A Rafiq Diam Saat Ditanya Jadi Tersangka KPK yang Ketiga Kali
Untitled Document

  Berita Utama >
   
• KPK Tangkap Sestama BNPB dan 13 Pejabat termasuk Pihak Swasta
• BAM DPR Terima Aduan Warga Kebon Sirih Soal Tukar Guling Masjid Al Hurriyah dan Soroti Lokasi Pengganti di Pasar Minggu
• Pasal 18 PKPU Nomor 19/2023 Diduga "Selundupan" Syarat Pendidikan, Pemohon MK: Gibran Didiskualifikasi
• Temuan Ombudsman, Lapas Cibinong Diduga Kelola Hunian Napi ala Villa Mewah
• Fahd El Fouz A Rafiq Diam Saat Ditanya Jadi Tersangka KPK yang Ketiga Kali
• SETARA Institute Kritik Putusan Banding Kasus Andrie Yunus: Impunitas Diduga Menguat
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]