Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Eksekutif    
 
Djoko Suyanto
Menko Polhukam: Soal Geng Motor, Tidak Ada Yang Kebal Hukum
Saturday 14 Apr 2012 19:52:18

Menko Polhukam, Joko Suyanto (Foto: polkam.go.id)
JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Aksi brutal geng motor di jalan Pramuka, Jakarta Pusat. Beberapa waktu yang lalu, ditanggapi secara serius oleh Menteri Koordinasi (Menko) Politik Hukum dan Keamanan (Polhukam), Joko Suyanto.

Dirinya memerintahkan Polri bersama POM TNI dan POM AL untuk segera mencari dan menemukan pelaku tindak kriminal yg disebut-sebut sebagai geng motor yang meresahkan masyarakat ahir-ahir ini. Dan tidak pandang bulu dalam menangani kasus ini.

“Siapapun pelakunya apakah itu warga sipil atau anggota TNI tidak ada yang kebal hukum, dan harus segera diungkap, ditangkap dan dibawa ke Meja Hijau," ujar Joko seperti yang dilansir di setkab.go.id. Sabtu (14/4).

Seperti diketahui, kekerasan yang dilakukan oleh geng motor di Jakarta telah meminta korban jiwa orang-orang yang tidak terkait dengan kelompok tersebut.

Ada dugaan aksi Geng Motor ini melibatkan anggota TNI AL menyusul tewasnya Kelasi Arifin. Terakhir pada Jumat (13/4) dini hari, seorang warga Anggi dianiaya hingga tewas oleh kelompok geng motor pita kuning di kawasan Jl Pramuka, Jakpus.

Pihak Polda Metro Jaya bersama POM AL dan Garnisun Jaya, Jumat (13/4) malam hingga Sabtu dinihari telah melakukan operasi menyisir kemungkinan adanya geng motor. Namun operasi ini gagal menemukan anggota geng motor yang sudah meresahkan warga Ibukota dalam sepekan terakhir.(skb/rob)


 
Berita Terkait Djoko Suyanto
 
• Pilih Patuh, Pemerintah Serahkan Masyarakat Menilai Putusan MK
 
• Menko Polhukam Sesalkan Sikap Anas
 
• Terkait Pembukaan Kantor Pusat Free West Papua, Kemenlu Akan Panggil Dubes Inggris
 
• Tindak Tegas Pelaku, Tapi Tidak Ada Peningkatan Status di Papua
 
• Menko Polhukam: Azas Kebhinekaan Alat Pemersatu Pembangunan Bangsa
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
• Munaslub IWAPI: 26 DPD Sepakat Pilih Hana Fadel Mohammad Jadi Ketum Periode 2026-2031
• Beredarnya Video AI Prof Djokosoetono, Bantahan Mintarsih Ungkap Fakta Sebenarnya
Untitled Document

  Berita Utama >
   
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
• Munaslub IWAPI: 26 DPD Sepakat Pilih Hana Fadel Mohammad Jadi Ketum Periode 2026-2031
• Pemerintah Resmi Tutup dan Cabut Izin Tambang Emas Milik PT Kristalin Eka Lestari Seluas 275 Hektar di Papua
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]