JAKARTA, Berita HUKUM - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan ekonomi nasional resmi resesi pada kuartal III tahun 2020. Hal itu menyusul revisi proyeksi yang dilakukan Kementerian Keuangan. Menkeu saat menyampaikan proyeksi negatif territory tersebut melalui video conference 'APBN KiTa', Selasa (22/9/2020), mengungkap pihaknya telah melakukan update proyeksi perekonomian Indonesia untuk tahun 2020 secara keseluruhan menjadi minus 1,7 persen sampai minus 0,6 persen.
Menanggapi statement Menkeu tersebut, Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati mengatakan bahwa resesi itu bukan isu utama. Karena resesi dipastikan tidak terelakkan. Anis menganalisisnya dari belanja masyarakat yang masih rendah disertai dengan belum optimalnya belanja pemerintah karena serapan yang rendah. Di sisi lain, baik investasi maupun ekspor menunggu sinyal pemulihan ekonomi global.
"Seharusnya fokus Pemerintah dan seluruh otoritas pemegang kebijakan adalah mempercepat penanggulangan wabah. Kemudian membantu masyarakat terdampak, dan membantu dunia usaha agar tetap bertahan. Kita tidak mungkin mendorong konsumsi dan investasi kembali normal ketika kondisinya masih tidak normal. Masih ada wabah," kata Anis dalam keterangan tertulis kepada awak media, Rabu (23/9).
Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu kembali menegaskan, percepatan pemulihan ekonomi nasional lebih baik jika dilakukan ketika pandemi Covid-19 sudah selesai. "Ketika pandemi masih berlangsung, upaya yang harus dilakukan pemerintah adalah membantu agar masyarakat dan dunia usaha bisa bertahan," imbuhnya.
Legislator dari daerah pemilihan Jakarta Timur inipun mengingatkan bahwa fokus yang harus dilakukan Pemerintah saat ini, setidaknya sampai akhir tahun, adalah menanggulangi wabah. Sambil menyelamatkan masyarakat dan dunia usaha agar tidak mati duluan di tengah wabah. "Seharusnya fokus kita menangani wabah, bukan menghindari krisis,' tutup Anis.(alw/sf/DPR/bh/sya) |
