Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Pidana    
 
Jokowi
Mengkritik Jokowi, Alumni HMI Jadi Tersangka dengan Pasal Berlapis
2018-04-29 14:23:55

Ilustrasi. Jokowi bak seorang Raja.(Foto: Istimewa)
TERNATE, Berita HUKUM - Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Khairun, Ternate, Maluku Utara, yang juga merupakan alumni Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Hasby Yusuf akhirnya ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Maluku Utara

Sekretaris Wilayah Korps Alumni HMI (KAHMI) itu ditetapkan sebagai tersangka setelah Polisi melakukan pemeriksaan selama 8 jam.

"Pemeriksaannya seputar ujaran kebencian. Sudah ditetapkan sebagai tersangka terkait ujaran kebencian," kata kuasa hukum Hasby, Iskandar Sangaji, dikutip dari rilis.id, Selasa (24/4) lalu.

Diperiksa 8 jam oleh Polisi lantaran kritikannya kepada Presiden Joko Widodo terkait bagi-bagi sembako.

Iskandar menjelaskan, Hasby dijerat pasal berlapis oleh pihak kepolisian.

"Pasal 45 huruf a Juncto Pasal 28 Undang-Undang ITE. Kemudian Pasal 207, kemudian Pasal 65 KUHP," ujarnya.

Iskandar menjelaskan, Hasby sejatinya hanya menyampaikan pendapat atau kritik terhadap pemerintahan. Hal itu, sambung Iskandar, dijamin oleh undang-undang Pasal 28 UUD 1945.

Kendati demikian, pihaknya tetap menghormati segala proses hukum yang ada.

"Kita hormati proses hukum dengan melihat fakta-fakta hukum nanti di persidangan. Nanti kita lihat apakah benar ada unsur ujaran kebencian di situ," jelasnya.

Sebelumnya, Hasby mengkritik Presiden Jokowi soal bagi-bagi sembako melalui aku twitternya @HasbyYusuf3.

"Bagi-bagi sembako menjelang pilpres menunjukkan rendahnya kualitas kepala negara. Cukup Pak kades yang bagi-bagi sembako. Kepala negara urusnya stok pangan nasional bukan tas kresek," cuitnya.(publika/bh/sya)



 
Berita Terkait Jokowi
 
PDIP persilakan Jokowi keliling Indonesia: Tunjukkan ijazah asli!
 
Usai Resmi Ditahan, Hasto Minta KPK Periksa Keluarga Jokowi
 
Jokowi Bereaksi Usai Connie Bakrie Sebut Nama Iriana,Terlibat Skandal Pejabat Negara?
 
PKS Minta Jokowi Lakukan Evaluasi, Tak Sekadar Minta Maaf
 
PKB Sebut Selain Minta Maaf, Jokowi Juga Harus Sampaikan Pertanggungjawaban
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Akhirnya MK hapus pasal penghinaan terhadap pemerintah, Prabowo dan Gibran tak bisa laporkan warga
Kasus 'Kardus Durian' Belum Tuntas, KPK Diminta Periksa Muhaimin Iskandar
Kerusuhan pengibaran bendera bulan bintang di Hari Damai Aceh - "Masalah bendera seperti api dalam sekam"
Begini Sibuknya Polri Distribusikan Bantuan Logistik Kapolri untuk Korban Gempa di Flores
Bareskrim gerebek Five Star Denpasar, tangkap 53 orang, manajemen terlibat?
Utang Whoosh diambil alih Kemenkeu dan diklaim tak bebani APBN, CELIOS: Bakal sama saja
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Akhirnya MK hapus pasal penghinaan terhadap pemerintah, Prabowo dan Gibran tak bisa laporkan warga
Kasus 'Kardus Durian' Belum Tuntas, KPK Diminta Periksa Muhaimin Iskandar
Roy-Tifa Versus Jokowi: Masihkah Kekuasaan Mengendalikan Hukum?
Terbukti bersalah, Nadiem dijatuhkan vonis 10 tahun penjara
Klarifikasi Tuduhan PETI, Kuasa Hukum PT Harmoni Alam Manise Beberkan Fakta
Hotman Paris Protes dan Tuding Kalapas Cipinang Diskriminasi soal Penahanan Razman Arif Nasution
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]