Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

White Crime    
 
Kasus Century
Menghadirkan Sri Mulyani dan Boediono di Sidang Tipikor Bukan Wewenang KPK
Tuesday 04 Mar 2014 16:36:26

Ilustrasi. Ketua KPK Abraham Samad.(Foto: BH/put)
JAKARTA, Berita HUKUM - Memasuki agenda sidang perdana kasus mega skandal Bailout Bank Century dengan Tersangka Budi Mulia eks Gubernur Bank Indonesia (BI) Bidang Pengelolaan Moneter pada, Kamis (6/3) mendatang, Ketua KPK Abraham Samad mengatakan, tidak memiliki wewenang untuk menghadirkan Mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Wakil Presiden RI Boediono, untuk duduk sebagai Saksi dalam proses sidang nantinya.

Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus ini juga telah melakukan pemeriksaan kepada beberapa orang para Saksi diantaranya; Sri Mulyani Mantan Menteri Keuangan, Boediono Mantan Gubernur BI, Miranda S. Goeltom, Raden Pardede, Fuad Rahmany, Bambang Kusmianto, Darmin Nasution, Agus Martowardojo, Muliaman Hadad, Hartadi A Sarwono, Dudung Syafrudin, I Nyoman Srinata, dll.

KPK juga Menurut Samad, siapa yang akan dihadirkan dalam persidangan adalah kewenangan mutlak Majelis Hakim di Pengadilan Tipikor Jakarta Selatan.

"KPK hanya punya kewenangan mulai dari tahap penyelidikan sampai penyidikan, yaitu mengumpulkan alat bukti, menyusun Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sampai ke penuntutan," ujar Abraham Samad, Selasa (4/3) di Jakarta.

Dijelasknya lebih lanjut, bahwa KPK tinggal melaksanakan proses hukum, selanjutnya mengikuti proses persidangan dan melakukan penuntutan saja.

"Dan saya pikir, majelis hakim akan mengikuti arus yang sebenarnya," pungkas Abraham.(bhc/dar)


 
Berita Terkait Kasus Century
 
• Asia Sentinel Akhirnya Minta Maaf Ke SBY, Partai Demokrat dan Rakyat Indonesia
 
• SBY: Tangkap dan Penjarakan Saya Kalau Fitnah Itu Benar
 
• Demo HMS Tuntut Sri Mulyani dan Boediono Mesti Dimeja Hijaukan terkait Kasus Bank Century
 
• Diluncurkan, Buku Tim Sembilan Membongkar Skandal Century
 
• Timwas Century Minta Pemerintah Serahkan Potensi Aset Yang Bisa Dikembalikan
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
• Munaslub IWAPI: 26 DPD Sepakat Pilih Hana Fadel Mohammad Jadi Ketum Periode 2026-2031
• Beredarnya Video AI Prof Djokosoetono, Bantahan Mintarsih Ungkap Fakta Sebenarnya
Untitled Document

  Berita Utama >
   
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
• Munaslub IWAPI: 26 DPD Sepakat Pilih Hana Fadel Mohammad Jadi Ketum Periode 2026-2031
• Pemerintah Resmi Tutup dan Cabut Izin Tambang Emas Milik PT Kristalin Eka Lestari Seluas 275 Hektar di Papua
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]