JAKARTA, Berita HUKUM - Impor beras dan garam sebagai cermin sekarat demokrasi. Petani dan nelayan serta buruh sebagai pilar kekuatan UMKM originial dan penyumbang terbesar suara dalam pemilu semakin terpental dari perlindungan politik dan hukum.
Demikian disampaikan oleh M. Busyro Muqoddas, Ketua PP Muhammadiyah dalam Diskusi yang adakan Majelis Pemberdayaan Masyarakat (MPM) PP Muhammadiyah pada Sabtu (20/3). Ia memaparkan, perlindungan petani dan nelayan berada dalam pusaran korupsi sistemik, masif dan terstruktur.
"Langkan impor beras sebagai petir yang menyambar nasib jutaan petani yang sedang dalam masa panen. Dan impor garam sebagai pukulan telak terhadap petani garam," tegas Busyro.
Menyikapi hal itu, elemen masyarakat sipil terpanggil kepekaan rasa keberakyatannya untuk membersamai rakyat menghadapi gejala pelemahan masyarakat sipil. Karena itu, Busyro mendorong Muhammadiyah, Nahdlatul 'Ulama, Konferensi Wali Greja Indonesia, dan organisasi keagamaan lain untuk aktif menyuarakan keadilan.
"MPM sebagai salah satu unit di Muhammadiyah sebagaimana majelis yang lain dihadapkan kepada persoalan yang amat serius di negeri ini," tutur Busyro.
Karenanya, menurut Busyro, kehadiran MPM merupakan wujud misi moral dan tanggung jawab lembaga keagamaan dalam wajahnya yang independen, imparsial, dan kritis konstruktif kenegaraan yang memperhatinkan masa depan rakyat, bangsa dan negara Indonesia.
Busryo mengaris bawahi, bahwa perlu pelibatan masyarakat sipil untuk lebih bisa pro aktif termasuk perguruan tinggi untuk menjadi lembaga independen yang memiliki akademik freedom.
Senada dengan itu, Prof. Tamrin Amal Tomagola, Sosiolog Universitas Indonesia menyebut korupsi yang terjadi di Indonesia semakin ke sini, semakin memburuk. Hal itu disebabkan karena terjadinya penguatan konsolidasi antar elite oligarki politik, namun di sisi lain, konsolidasi di antara masyarakat sipil semakin memudar.(muhammadiyah/bh/sya) |
