Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Pemilu    
 
Diskusi
Menggugat Sistem Pendanaan dan Kaderisasi Partai
Thursday 02 May 2013 21:30:54

Diskusi dengan Tema; 'Perubahan dimulai dari Partai: Menggugat Sistem Pendanaan dan Kaderisasi di Partai’.(Foto: BeritaHUKUM.com/opn))
JAKARTA, Berita HUKUM - Dalam diskusi yang bertajuk 'Perubahan dimulai dari Partai: Menggugat Sistem Pendanaan dan Kaderisasi di Partai’ yang digelar di Galeri Cafe, Cikini Jakarta, Kamis (2/5), Mayor Jenderal (purn) Saurip Kadi mengungkapkan bahwa Partai politik yang sejatinya wadah menyalurkan aspirasi sudah berubah. Saat ini, ia hanya berfungsi sebagai alat kekuasaan. Maka, wajar bila publik tak lagi percaya pada partai.

Dia menambahkan, saat ini banyak regulasi dalam Undang-Undang yang membatasi hak warga negara dalam berpolitik. Seperti adanya aturan parlementary threshold dan presidensial threshold.

Menurut Saurip, ditilik dari latar belakang, partai mestinya berisi tokoh-tokoh yang punya kesamaan Visi dan Misi. Sekarang hal ini sudah menjadi aneh, karena seringnya orang-orang partai ribut di internalnya dan dengan masalahnya sendiri. Oleh karena itulah, rakyat melihat mereka layaknya binatang.

"Sebenarnya, Parpol itu dibentuk lewat engineering demokrasi. Parpol kan bukan binatang, melainkan kumpulan orang-orang dengan visi strategis dan cita-cita mulia," ujarnya.

Bahkan, ulah sebagian oknum parpol yang cenderung menumpuk harta untuk kepentingan pribadi, semakin mencederai demokrasi. Karena itu, sudah menjadi kemestian bahwa wajah partai diubah kembali ke hakiktanya.

"Orientasi partai telah berubah, karena itu sistem perlu diluruskan," papar mantan asistes staff teritorial tersebut.

Mengapa, katanya, banyak kader partai bisa loncat dari satu partai ke partai yang lain meskipun berbeda ideologi dari partai sebelumnya. "Masihkah ada ideologi dan masihkah penting ideologi partai?" katanya.

Menurut Saurip, tugas Parpol adalah menjaga ideologi dan melaksanakan program kerja. Namun, fenomena tersebut tidak terjadi di Indonesia. Parpol, lanjutnya, tidak lagi mewakili aspirasi publik. Ia cenderung tunduk pada kepentingan kapital.

"Saat ini yang duduk di parlemen, bukan wakil rakyat, tapi wakil parpol yang tunduk pada kekuasaan," pungkasnya.(bhc/opn)



 
Berita Terkait Diskusi
 
• Menimbang Urgensi Antara: Pansus Pelindo II, Pansus Asap Pembakaran Hutan, Pansus Perampokan Kekayaan Alam oleh Asing (Freeport, Newmont, dll)
 
• 'Satu Tahun Pemerintahan Jokowi-JK, Evaluasi Bidang Politik Hukum dan Ekonomi'
 
• Diskusi Forwat PHK, Tekankan Perlunya Efek Jera
 
• Busyro Muqoddas: Misi KPK Misi Kenabian
 
• Gayus Lumbuun: UU TPPU Layaknya Tempelan Semata
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
• Munaslub IWAPI: 26 DPD Sepakat Pilih Hana Fadel Mohammad Jadi Ketum Periode 2026-2031
• Beredarnya Video AI Prof Djokosoetono, Bantahan Mintarsih Ungkap Fakta Sebenarnya
Untitled Document

  Berita Utama >
   
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
• Munaslub IWAPI: 26 DPD Sepakat Pilih Hana Fadel Mohammad Jadi Ketum Periode 2026-2031
• Pemerintah Resmi Tutup dan Cabut Izin Tambang Emas Milik PT Kristalin Eka Lestari Seluas 275 Hektar di Papua
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]