Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Nusantara    
 
Kompetisi IPL dan ISL
Mengenai Kompetisi IPL dan ISL, Pemerintah Netral
Saturday 05 Jan 2013 12:58:31

Plt. Menteri Pemuda dan Olahraga Agung Laksono konpers mengenai sikap pemerintah tentang penyelenggaraan kompetisi sepakbola IPL ataupun ISL tahun 2013, di Media Center Kemenpora hari Jumat (4/1) siang. (Foto : ist)
JAKARTA, BeritaHUKUM - Plt. Menteri Pemuda dan Olahraga Agung Laksono menegaskan, pemerintah belum akan memberikan rekomendasi terkait rencana penyelenggaraan kompetisi sepakbola IPL ataupun ISL tahun 2013. "Sikap pemerintah netral, tidak memihak siapapun," katanya dalam keterangan pers di Media Center Kemenpora hari Jumat (4/1) siang.

Pemerintah juga mengacu pada Undang Undang No 3 tahun 2003 tentang Sistem Keolahragaan Nasional yang menyebutkan bahwa pemerintah mempunyai kewenangan untuk mengatur, membina, mengembangkan, melaksanakan dan mengawasi penyelenggaraan keolahrgaan nasional, tambahnya. "Sepakbola merupakan aset nasional yang perlu diselamatkan untuk kepentingan masyarakat, bangsa dan negara, khususnya pembangunan karakter bangsa atau nation character building," katanya.

Mengenai rencana kompetisi IPL maupun ISL tahun 2013, pada saatnya pemerintah akan memberikan rekomendasi apabila semua pihak yang berhubungan dengan persepakbolaan PSSI, KPSI, manajemen IPL/ISL berkomitmen dan mewujudkan pembentukan satu timnas yang kuat untuk menghadapi single event seperti piala Asia maupun multi event sperti SEA Games yang terdiri atas pemain dan pelatih terbaik yang dimiliki oleh negeri ini, baik yang berasal dari kompetisi IPL/ISL atau klub binaan masyarakat lainnya, kata Agung Laksono.

Agung menegaskan bahwa manajeman IPL dan ISL maupun manajemen klub yang akan turut serta berkompetisi harus menyelesaikan kewajibannya melunasi pembayaran gaji atlet dan pelatih yang menjadi tanggungannya, pada kompetisi lalu maupun yang akan datang. "Penyelenggaraan kompetisi IPL maupun ISL harus dilaksanakan dalam kerangka penyatuan kembali liga sepakbola Indonesia," kata Agung.

"Saya telah meminta konfirmasi Ketua Task Force Indonesia Rita Subowo terkait rencana kedatangan Presiden AFC ke Indonesia dalam waktu dekat. Pemerintah punya kewajiban untuk mendorong suksesnya sepakbola. Intinya semua terkait harus sesuai harapan bangsa Indonesia," tandasnya yang didampingi Deputi Peningkatan Prestasi Olahraga Kemenpora Djoko Pekik Irianto. (bhc/mnp/rt)



 
Berita Terkait Kompetisi IPL dan ISL
 
• Mengenai Kompetisi IPL dan ISL, Pemerintah Netral
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
• UU Perampasan Aset Resmi Sah dan Berlaku
• MPR RI Segera Tindaklanjuti Surat Pengunduran Gibran Rakabuming Raka dari Kursi Wapres
• IKAL-Lemhannas Dorong Bongkar Motif dan Tujuan Penyadapan Ilegal Presiden yang Libatkan Alumni
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
Untitled Document

  Berita Utama >
   
• UU Perampasan Aset Resmi Sah dan Berlaku
• MPR RI Segera Tindaklanjuti Surat Pengunduran Gibran Rakabuming Raka dari Kursi Wapres
• IKAL-Lemhannas Dorong Bongkar Motif dan Tujuan Penyadapan Ilegal Presiden yang Libatkan Alumni
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]