Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Lingkungan    
 
Kerusakan Hutan
Menelusuri Jejak Kerusakan Hutan Indonesia Sebagai Bahan Baku Pulp
Wednesday 12 Dec 2012 12:40:22

Pengangkutan Kayu Hutan Pulp.(Foto: Ist)
RIAU, Berita HUKUM - Kisruh Pembabatan hutan alam terkait bahan baku pulp dan kertas semakin memprihatinkan. Akibatnya, Greenpeace mendesak ada perhatian serius Kementerian Kehutanan yang menyebut Asia Pulp & Paper menggunakan kayu Ramin dan menjualnya di dalam negeri maupun ekspor lambat diproses.

Indonesia sebenarnya sudah melakukan penerapan konvensi ‘The Convention on International Trade in Endangered Species (CITES)’. Konvensi ini melarang perusahaan melakukan penjualan baik ekspor maupun dalam negeri serta pada produk turunan.

Kentucky Fried Chicken (KFC) pertengahan tahun 2012 dipaksa Greenpeace dan WALHI untuk tidak menggunakan produk yang berasal dari APP. Saat ini, Riau merupakan daerah penghasil pulp dan kertas terbesar. Total kapasitasnya 5,1 juta ton atau sekitar 70 persen dari kapasitas nasional.

“Kondisi saat ini membuat upaya memperbaiki kondisi hutan alam Indonesia yang berkontradiksi semakin terdesaknya hutan alam oleh ekspansi secara terus menerus,” ujar Dedy Ratih, Manager Kampanye dan Advokasi WALHI, anggota IWGFF (Indonesian Working Group on Forest Finance), Rabu (12/12).

APP melalui anak perusahaan PT Indah Kiat Pulp and Paper Tbk diduga melakukan menggunakan kayu Ramin ilegal dicampur dalam pasokan kayu pada pembukaan hutan alam yang disebut kayu keras tropis campuran atau mixed tropical hardwood (MTH).

Namun, pihak Kementerian Kehutanan membantah bahwa APP melakukan tindak pidana. Sebaliknya, Kemenhut menyatakan justru Greenpeace yang salah melakukan penelitian alias ‘salah alamat’.

“Ternyata, APP tidak salah dan bukan pidana. Justru Greenpeace gak bener,” kilah Ir. Darori MM Dirjen Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam, seperti yang dikutip dari lensaindonesia.com, pada Rabu (12/12).

APP memiliki kapasitas sejak 2007-2012 sebesar 2,30 juta ton per tahun. Pada 2007-2008, APP mengeluhkan kekurangan bahan pasokan bahan baku. PT IKPP selaku anak perusahaan APP mendapatkan sanksi karena terjerat kasus ilegal logging yang pada akhirnya ijin RKT tidak diterbitkan.

Melihat kilas perjalanan APP di Riau. Seringkali terjadi penolakan warga terutama warga adat yang berada di sekitar lokasi.

“Cara APP biasanya babat dulu, ribut baru diselesaikan,” ujar Dedy Ratih.(li/bhc/opn)


 
Berita Terkait Kerusakan Hutan
 
• MA Vonis PT Merbau Pelalawan Lestari Bayar Denda Rp 16 Triliun atas Perusakan Lingkungan
 
• Pemerintah: Pemanfaatan Barang Bukti Kayu, Potensi Modus Baru Pembalakan Liar
 
• IDM Desak Perbup dan Perkab Sorong Dicabut terkait Tata Hutan
 
• Ribuan Hektar Hutan di Minsel Rusak
 
• Rehabilitasi Hutan Agar Lestari
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
• MPR RI Segera Tindaklanjuti Surat Pengunduran Gibran Rakabuming Raka dari Kursi Wapres
• IKAL-Lemhannas Dorong Bongkar Motif dan Tujuan Penyadapan Ilegal Presiden yang Libatkan Alumni
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
Untitled Document

  Berita Utama >
   
• MPR RI Segera Tindaklanjuti Surat Pengunduran Gibran Rakabuming Raka dari Kursi Wapres
• IKAL-Lemhannas Dorong Bongkar Motif dan Tujuan Penyadapan Ilegal Presiden yang Libatkan Alumni
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]