JAKARTA, Berita HUKUM - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI P) adalah satu dari 3 partai oposisi di parlemen, Senayan, selain dari Gerindra dan Hanura yang menyatakan sikap menolak kenaikan BBM.
Sikap penolakan kenaikan BBM oleh PDIP itu dapat terlihat dari surat perintah Ketua Umum PDI P Megawati Soekarnoputri bernomor : 386/IN/DPP/VI/2013 perihal : Penolakan Kenaikan BBM tertanggal 5 Juni 2013 yang ditujukan langsung kepada Ketua Fraksi PDI P DPR, Puan Maharani dan ditanda tangani langsung oleh Ketua Umum PDI P Megawati Soekarnoputri dan Sekjen DPP PDI P Tjahjo Kumolo.
Dari isi copy surat yang diperoleh awak mediatersebut terdapat 7 poin yang salah satu isinya menegaskan "menolak kenaikan BBM".
Selain itu, poin penting dari penolakan kenaikan BBM oleh PDIP yang dianggap sangat tidak rasional dan relevan adalah dimana alokasi anggaran dari kompensasi BBM itu dimasukan kedalam Bantuan Langsung Sementara (BLSM) yang akan digunakan sebagai bentuk "Politisasi Kemiskinan Rakyat" untuk pemenangan pemilu.
Oleh karena itu, isi dari surat perintah Penolakan BBM dari Ketua Umum PDI P Megawati Soekarnoputri ini. Maka PDI P secara tegas "Menolak Kenaikan BBM" dengan segala bentuk belanja sosial (Kompensasi BBM).
Sehubungan dengan penugasan Ketua Umum PDI P kepada Fraksi PDI P DPR. Maka kepada Anggota Fraksi PDI P DPR diinstruksikan untuk menggalang dukungan rakyat terhadap penolakan kenaikan harga BBM tersebut dengan memasang Baliho, Spanduk atau melalui media komunikasi lainnya.(bhc/dbs/rat)
|
