JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua Dewan Kehormatan Partai Golkar Akbar Tanjung merespons pernyataan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri yang meminta kursi Menteri lebih banyak di Kabinet Jokowi-Maruf.
Menurutnya, pemilihan Menteri di kabinet 2019-2024 adalah hal mutlak Presiden Jokowi untuk menentukan.
"Terkait pemilihan pembantu presiden tentu saja kita melihat dari perspektif bahwa itu adalah memang hak prerogatif presiden. Karena itu kita serahkan sepenuhnya kepada presiden untuk menentukan siapa yang akan jadi menteri," ujarnya di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Minggu (11/8).
Soal sikap Mega yang disampaikan di Kongres V PDIP, mantan Ketua DPR RI ini menilai seharusnya posisi Jokowi yang berada dalam acara tersebut dihormati.
"Kalau di depan kita ada presiden, tentu kita memosisikan presiden sebagai kepala negara. Tentu harus menggambarkan bahwa kita menghormati beliau sebagai presiden," tegas Akbar Tanjung, mantan Ketua Umum partai Golkar ini.
Ia mengamini saat ini Jokowi dihadapkan dengan keinginan sejumlah parpol pendukung yang mengusulkan sosok calon menteri di kabinet baru. Oleh karenanya, ia yakin presiden tak akan mengenyampingkan aspirasi parpol yang berjuang memenangkannya bersama dengan Wakil Presiden terpilih, KH Maruf Amin dalam menentukan susunan kabinet.
"Saya yakin pasti presiden akan menjadikan mempertimbangkan untuk mengisi jabatan menteri dalam periode yang akan datang ini. Oleh karena itu sebaiknya kita tunggu saja," tandasnya.
Dalam Kongres V PDIP, Mega meminta jatah menteri di kabinet lebih dari empat. Permintaan tersebut disampaikan karena partai berlambang kepala banteng itu menjadi parpol pemenang di Pemilu 2019 kemarin. (rmol.id/bh/sya) |
