Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Legislatif    
 
Pekerja Asing
Masuknya Tenaga Kerja Asing (TKA) Harus Diperketat
Thursday 03 Sep 2015 15:50:04

Ilustrasi. Pemerintahan Jokowi menghapus aturan yang mewajibkan Tenaga Kerja Asing (TKA) harus menguasai bahasa Indonesia bila hendak bekerja di Indonesia.(Foto: Istimewa)
JAKARTA, Berita HUKUM - Serbuan tenaga kerja asing (TKA) yang masuk ke Indonesia membawa efek negatif bagi tenaga kerja asli bangsa Indonesia. Oleh karena itu perlu diupayakan agar tenaga kerja asing yang akan masuk ke Indonesia lebih diperketat.

Demikian dikatakan Anggota Komisi III DPR Andika Hazrumy pada Rapat Kerja dengan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly di ruang rapat Komisi III DPR, Kamis (3/9) siang.

Ia mengatakan, hasil kunjungannya ke daerah-daerah atau wilayah yang banyak menggunakan tenaga asing, ternyata banyak ditemukan adanya tenaga kerja asing yang tidak mempunyai skill.

“ Bisa dibilang mereka buruh, contohnya di pabrik Semen Merah Putih, Banten, ada 400 tenaga kerja asing dari China,” katanya.

TKA tersebut, rata-rata tidak memiliki spesifikasi khusus seperti yang dikatakan Menteri Hukum dan HAM bahwa TKA harus memiliki spesifikasi khusus(keahlian khusus) maka diberikan lah perijinan tersebut. Namun faktanya tidak mempunyai itu semua.

Politisi Fraksi Partai Golkar mengatakan, Kementerian Hukum dan HAM telah membuat timpora (tim pengawasan orang asing) namun tidak maksimal, hanya sebatas di tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten kota. Namun seperti di kecamatan yang jauh dari, ibu kota provinsi, kabupaten kota, bagaimana kita bisa mengecek.

Anggota Dewan ini meminta Kementerian Hukum dan HAM, agar benar-benar memperketat ijin masuk orang asing, dan memperketat ijin kerja orang asing, TKA ini kan masuk lewat jalur legal, hanya imigrasi yang bisa mendeteksi.

“ TKA banyak yang melanggar hukum Indonesia, namun tidak mendapatkan sanksi yang tegas. Sebaliknya, kalau tenaga kerja di Indonesia yang ada di luar negeri, dijatuhi hukuman mati,” kata Andika.

Dia meminta pemerintah bertindak tegas, apabila ada TKA tidak memenuhi persyaratan, harus langsung dideportasi. Perketat persyaratan dan ijin masuknya, tetapi parahnya lagi, mereka masuk bukan visa kerja melainkan visa wisata,” ungkap Andika.(spy,mp/dpr/bh/sya)


 
Berita Terkait Pekerja Asing
 
Kritik Luhut Soal TKA China, Jubir AMIN: Lapangan Pekerjaan Anak Bangsa Semakin Direbut!
 
Cegah Kasus Omicron Bertambah, Pemerintah Diminta Tutup Pintu Masuk Bagi TKA
 
Sungkono Soroti Banyaknya Buruh Asing yang Masuk ke Indonesia
 
974 WNA Masuk ke Indonesia Lewat Bandara Soetta dalam 3 Hari
 
Para Anggota DPR Mengkritisi Pemerintah yang Kembali TKA China Masuk ke Indonesia
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Kejari Magetan Tahan Ketua DPRD Dkk Dugaan Korupsi Rp 242 M Dana Hibah
Kejagung Tangkap dan Tetapkan Ketua Ombudsman Hery Susanto sebagai Tersangka Dugaan Korupsi Tata Kelola Nikel
Komisi III DPR Beri Penghargaan Upaya Kapolres Metro Bekasi Redam Konflik hingga Warga dan Pengembang Damai
PUSPOM TNI Sebut 4 Oknum Anggota BAIS, Terduga Pelaku Penyiraman Aktivis KontraS Andrie Yunus
Diduga Peras Tersangka hingga Rp 375 Juta, Direktur Resnarkoba Polda NTT Dicopot
Presiden hingga DPR Minta Polri Usut Tuntas Kasus Penyiraman Air Keras terhadap Aktivis KontraS Andrie Yunus
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Kejari Magetan Tahan Ketua DPRD Dkk Dugaan Korupsi Rp 242 M Dana Hibah
Kejagung Tangkap dan Tetapkan Ketua Ombudsman Hery Susanto sebagai Tersangka Dugaan Korupsi Tata Kelola Nikel
Komisi III DPR Beri Penghargaan Upaya Kapolres Metro Bekasi Redam Konflik hingga Warga dan Pengembang Damai
PUSPOM TNI Sebut 4 Oknum Anggota BAIS, Terduga Pelaku Penyiraman Aktivis KontraS Andrie Yunus
Diduga Peras Tersangka hingga Rp 375 Juta, Direktur Resnarkoba Polda NTT Dicopot
Presiden hingga DPR Minta Polri Usut Tuntas Kasus Penyiraman Air Keras terhadap Aktivis KontraS Andrie Yunus
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]