Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Politik    
 
Bangsa
Masuki Tahun Politik, Perlunya Persatuan antar-Elemen Bangsa
2018-08-21 20:32:19

Anggota Komisi VIII DPR Khatibul Umam Wiranu.(Foto: Dok/mr)
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi VIII DPR Khatibul Umam Wiranu menyerukan, memasuki tahun politik 2018-2019 ini, perlunya persatuan antar-elemen bangsa secara hakiki. Menurutnya, persatuan tidak boleh hanya menjadi jargon, slogan dan idiom, tapi harus konsekuen dilaksanakan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

"Para elit politik, pemimpin lembaga negara, agamawan dan tokoh masyarakat agar menjadi tauladan bagi rakyat dengan sikap yang beradab dan berakhlak," kata Khatibul dalam rilis yang diterima Parlementaria, Senin (20/8)

Politisi Partai Demokrat ini mengharapkan, perlunya mewaspadai upaya gerakan provokatif dengan berbagai lebel seperti yang terjadi di Papua dengan adanya proklamasi negara federasi Papua Barat.

Pemerintah harus tetap melakukan langkah persuasif dengan jalur dialog yang konstruktif dan inklusif sembari terus melakukan perbaikan kualitas hidup masyarakat yang berkeadilan khususnya di wilayah Indonesia Timur dan daerah terdepan di perbatasan.

"Kepada para pendukung pasangan capres-cawapres, partai politik, tokoh politik diminta agar tetap bersikap dewasa dalam unggahan di media sosial. Bersikaplah sekadarnya saja kepada pihak yang didukung maupun pihak yang tidak didukung. Bijak dalam menggunakan media sosial untuk menciptakan iklim kondusif di media sosial," tekan dia.

Lebih lanjut ia meminta, HUT ke-73 Kemerdekaan RI ini harus dijadikan momentum bagi penyelenggara negara untuk menunaikan cita-cita para pendiri bangsa untuk menghadirkan kesejahteraan bagi setiap jiwa yang tinggal di bumi pertiwi dengan tanpa diskriminasi dan pilih kasih. Praktik-praktik diksriminatif di bidang hukum, ekonomi dan sosial masih mudah dijumpai di lapangan, harus segera dihilangkan.

Sedangkan kepada penyelenggara negara, dituntut untuk menghadirkan kebijakan publik yang mengedepankan kebaikan bagi banyak orang tanpa tendensi kepentingan kelompok dan golongan.

"Persoalan-persoalan yang muncul di tengah masyarakat seperti persoalan lapangan pekerjaan, harga sembako harus menjadi perhatian serius pemerintah karena menyangkut persoalan mendasar rakyat." kata politisi dapil Jateng itu.(mp/sf/DPR/bh/sya)



 
Berita Terkait Bangsa
 
Indonesia Akan Maju Jika Jiwa Berkarya dan Ingin Bermanfaat Jadi Karakter Bangsa
 
Nasionalisme Iptek dan Riset Berbasis Keanekaragaman Hayati Diperlukan Untuk Kemajuan Bangsa
 
Bangsa Terbelah, Ini Menyedihkan
 
Bangsa Yang Dikepung Masalah
 
Refleksi Akhir Tahun 2019 Warganet: Indonesia Sudah 'On The Track' Menuju Bangsa Maju
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Kerusuhan pengibaran bendera bulan bintang di Hari Damai Aceh - "Masalah bendera seperti api dalam sekam"
Begini Sibuknya Polri Distribusikan Bantuan Logistik Kapolri untuk Korban Gempa di Flores
Bareskrim gerebek Five Star Denpasar, tangkap 53 orang, manajemen terlibat?
Utang Whoosh diambil alih Kemenkeu dan diklaim tak bebani APBN, CELIOS: Bakal sama saja
Respons pasien BPJS Yurizal yang meninggal dan viral dirundung nakes, Menkes: Saya merasa gagal
Sejumlah pemkab/pemkot di Jateng tak sanggup bayar gaji ASN, Wagub: Sudah kita laporkan ke pusat
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Roy-Tifa Versus Jokowi: Masihkah Kekuasaan Mengendalikan Hukum?
Terbukti bersalah, Nadiem dijatuhkan vonis 10 tahun penjara
Klarifikasi Tuduhan PETI, Kuasa Hukum PT Harmoni Alam Manise Beberkan Fakta
Hotman Paris Protes dan Tuding Kalapas Cipinang Diskriminasi soal Penahanan Razman Arif Nasution
Viral...Ketua dan Pengurus BEM UBK Akui Terima Sogokan Aksi Demonstrasi, Ada Disebut dari "Kapolda"
Perolehan Gelar Doktor Kilat Kakorlantas Polri Jadi Sorotan Akademis.?
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]