Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Politik    
 
ICW
Masalah Rilis ICW, Pengamat: Seharusnya Penyelenggara Pemilu yang Lakukan Hal Tersebut
Tuesday 02 Jul 2013 22:57:03

Pengamat politik dari Sinergi Masyarakat untuk Demokrasi (Sigma), Said Salahudin.(Foto: Ist)
JAKARTA, Berita HUKUM - Pengamat politik dari Sinergi Masyarakat untuk Demokrasi (Sigma), Said Salahudin menilai, apa yang dilakukan Indonesia Coruption Wacth (ICW) yang merilis nama 36 anggota DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) yang tidak pro pemberantasan korupsi sudahlah benar.

"Apa yang dilakukan ICW itu sudah benar. Sudah bagus ada masyarakat yang mau turut mengungkap track record Caleg (Calon Legislatif)," ujarnya saat dihubungi BeritaHUKUM.com melalui pesan singkat, Selasa (2/7).

Said menambahkan, seharus apa yang telah dilakukan ICW harusnya yang melakukan penyelenggara Pemilu. "Padahal mestinya itu menjadi tugas penyelenggara Pemilu," ungkapnya.

Dan terkait para anggota DPR yang masuk namanya. Said menyarankan, cukup melakukan klarifikasi saja. Sebab dengan melakukan langkah hukum para wakil rakyat tersebut melakukan intimidasi kepada pengiat Pemilu.

"Cukup mereka klarifikasi saja. Langkah hukum mengesankan mereka hendak melakukan intimidasi kepada pegiat Pemilu," pungkasnya.(rls/bhc/riz)


 
Berita Terkait ICW
 
Diduga Langgar Kode Etik, ICW Minta Pimpinan KPK Periksa Pahala Nainggolan
 
Mediasi Sengketa Informasi Penanganan Perkara Korupsi antara ICW dengan Kejaksaan RI
 
ICW Somasi Menkumham dan Protes Jokowi pada Proses Pemilihan Calon Kapolri
 
ICW Antisipasi Serangan Money Politics Paska Pileg, Bayar
 
KJP Bermasalah, Jokowi Belum Berprestasi di Jakarta
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Roy Suryo menang di Praperadilan, PN Jaksel nyatakan penangkapan hingga penahanan kasus ijazah Jokowi tidak sah
Defisit APBN 2025 jebol, DPR ramai-ramai kritik pemerintah
Roy-Tifa Versus Jokowi: Masihkah Kekuasaan Mengendalikan Hukum?
Pemerintah diminta audit ulang kerugian Rp 600 triliun akibat under-invoicing ekspor sawit
Purbaya sebut IKN terlalu sepi jadi pusat finansial internasional
Sinyal keterlibatan Menhut Raja Juli dalam kasus korupsi Bupati Kuansing Suhardiman Amby
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Roy-Tifa Versus Jokowi: Masihkah Kekuasaan Mengendalikan Hukum?
Terbukti bersalah, Nadiem dijatuhkan vonis 10 tahun penjara
Klarifikasi Tuduhan PETI, Kuasa Hukum PT Harmoni Alam Manise Beberkan Fakta
Hotman Paris Protes dan Tuding Kalapas Cipinang Diskriminasi soal Penahanan Razman Arif Nasution
Viral...Ketua dan Pengurus BEM UBK Akui Terima Sogokan Aksi Demonstrasi, Ada Disebut dari "Kapolda"
Perolehan Gelar Doktor Kilat Kakorlantas Polri Jadi Sorotan Akademis.?
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]