Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Perdata    
 
Sengketa Tanah
Masalah Pinang Babaris: Apa Kepentingan Sindoro Menggugat
Saturday 01 Dec 2012 19:16:48

Penasehat Hukum Suryadi Tandio, Robert Nababan, SH.(Foto: Ist)
SAMARINDA, Berita HUKUM - Klaim Sindoro dengan mengatasnamakan Alumni Yayasan/Sekolah Cina "Tjong Hwa Kwan"/ Tjong Hwa Tjong Hwee" yang dulu dengan sebutan sekolah panjang atau Pinang Babaris yang saat ini dikuasai dan sedang dibangun dua buah hotel berbintang dan termegah oleh Suryadi Tandio Pemilik PT Semoga Jaya Putrera.

Seperti yang diberitakan berturut-turut oleh BeritaHUKUM.com Juli-Agustus 2012, Sindoro mengklaim dan menuding Suryadi Tandio seroboti Tanah Yayasan Sekolah Cina dan mengatakan Surat Hak Guna Bangunan (HGB) yang dimiliki Suryadi Tandio tidak mendasar sama sekali sehingga melakukan gugatan ke Pengadilan Negeri Samarinda.

Penasehat Hukum Suryadi Tandio, Robert Nababan, SH ketika ditemui pewarta di Kantornya Sabtu (1/12) mengatakan gugatan yang dilayangkan Sindoro Tjokrotekno hanya mengaku sebagai pemilik yayasan/Sekolah Cina "Tjong Hwa Kwan"/Tjong Hwa Tjong Hwee". "Dia hanyalah alumni sekolah tersebut, jadi tidak berwenang menutut," ujar Robert.

"Sindoro menggugat atas nama yayasan/Sekolah Cina, saat kita tanyakan yayasan, dia hanya menunjukkan sebagai alumni yayasan sekolah tersebut tahun 2008, jadi tidak berwenang menuntut," ujar Robert.

Pengacara senior di Kaltim ini juga mengungkapkan bahwa, sebelum berlaku Undang-Undang Pokok Agraria, tanah-tanah eks Belanda dan Jepang yang tidak dikonversi, maka jatuhnya menjadi hak Negara. Dengan jatuhnya ke Negara, maka Negara punya kewenangan pada siapapun, jelas Robert

Dengan berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria, maka hak-hak asing yang dulu tidak di konversi akan jatuh ke Negara, sebagai contoh kantor Polisi dan Asrama POM dulu punya Belanda yang sekarang milik Negara, terangnya.

Menuru Robert Nababan, awalnya tanahnya itu dikuasai Negara kemudian bapaknya Suryadi Tandio disuruh Pemerintah kota untuk mengelolanya. Oleh Suryadi, kemudian ia memberikan Sekolah di Jalan Aminah Syukur dan sebagai kompensasi ke Pemerintah pada Pinang Babaris atas pengelolaan dan kemudian diberi hak berupa sertifikat. "Jadi apa lagi yang harus dipersoalkan," tandas Robert.

Jadi kalau menurut Sindoro tanah itu milik sekolah dia dulu, disini kita pertanyakan mana yayasan/Sekolah Cina "Tjong Hwa Kwan"/Tjong Hwa Tjong Hwee", namun Sindoro hanya tunjukkan Yayasan Alumni tahun 2008. "Jadi apa kepentingannya untuk menggugat," pungkas Robert Nababan.(bhc/gaj)


 
Berita Terkait Sengketa Tanah
 
• Masalah Pinang Babaris yang Dibangun Hotel Ibis & Mercuri Terus Dipersoalkan Sindoro
 
• Penjualan Tanah di Cagar Budaya GPIB Immanuel Dipertanyakan
 
• Redistribusi Lahan Eks PT Tratak Harus Segera Dilaksanakan
 
• Melawan Kriminalisasi di Tanah Rampasan PTPN
 
• Bupati Bogor Perpanjang Lahan HGU PT Hevea Indonesia, Petani Penggarap Diintimidasi
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
• Temuan Ombudsman, Lapas Cibinong Diduga Kelola Hunian Napi ala Villa Mewah
• Fahd El Fouz A Rafiq Diam Saat Ditanya Jadi Tersangka KPK yang Ketiga Kali
• SETARA Institute Kritik Putusan Banding Kasus Andrie Yunus: Impunitas Diduga Menguat
• Akhirnya MK hapus pasal penghinaan terhadap pemerintah, Prabowo dan Gibran tak bisa laporkan warga
• Kasus 'Kardus Durian' Belum Tuntas, KPK Diminta Periksa Muhaimin Iskandar
• Kerusuhan pengibaran bendera bulan bintang di Hari Damai Aceh - "Masalah bendera seperti api dalam sekam"
Untitled Document

  Berita Utama >
   
• Temuan Ombudsman, Lapas Cibinong Diduga Kelola Hunian Napi ala Villa Mewah
• Fahd El Fouz A Rafiq Diam Saat Ditanya Jadi Tersangka KPK yang Ketiga Kali
• SETARA Institute Kritik Putusan Banding Kasus Andrie Yunus: Impunitas Diduga Menguat
• Akhirnya MK hapus pasal penghinaan terhadap pemerintah, Prabowo dan Gibran tak bisa laporkan warga
• Kasus 'Kardus Durian' Belum Tuntas, KPK Diminta Periksa Muhaimin Iskandar
• Roy-Tifa Versus Jokowi: Masihkah Kekuasaan Mengendalikan Hukum?
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]