JAKARTA, Berita HUKUM - Masalah yang terjadi di Ibukota DKI Jakarta memang kompleks. Banjir dan macet sebenarnya bisa lebih mudah jika diselesaikan dengan kebijakan presiden daripada gubernur yang menjabat.
Begitu tegas mantan Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menanggapi banjir yang mengepung wilayah Jabodetabek pada Rabu (1/1).
"Tapi kalau keduanya bersatu tentu lebih cepat lagi selesainya. Semoga," tegasnya lewat akun Twitter pribadi, Kamis (2/1).
Sejak awal, sambung Fahri, publik mengharapkan adanya perencanaan yang terintegrasi pada tiga provinsi dengan pemerintah pusat, Jakarta, Jawa Barat dan Banten. Sebab, tanpa integrasi tersebut, publik akan terjebak saling menyalahkan.
"Tiga propinsi ini adalah kawasan yang saling berketergantungan satu sama lain," sambungnya.
Integrasi provinsi dan kota di Indonesia memang seharusnya direncanakan secara fisik dan konsep kenegaraan. Dalam kerangka itu, presiden dan DPR bisa membuat regulasi yang memaksa kawasan tertentu untuk mengikuti konsep besar integrasi.
Salah satu contohnya, dia mengusulkan agar Jawa dan Sumatera disambung agar pergerakan penduduk ke luar Jawa khususnya ke Pulau Sumatera yang lebih besar dan lebih kosong dapat terjadi secara mudah.
"Disertai pembangunan transportasi sampai ke Sabang maka mobilitas ke barat akan semakin cepat dan mudah," sambung Fahri mencontohkan.(wv/RMOL/bh/sya) |
