Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Politik    
 
Partai Demokrat
Marzuki Alie Malah Bela Sutan Bhatoegana
Friday 25 Nov 2011 16:32:43

Marzuki Alie (Foto: Ist)
JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Nama Ketua DPP Partai Demokrat Sutan Bhatoegana terseret kasus dugaan korupsi proyek pembangunan PLTS solar home system yang dilaksanakan Kementerian ESDM pada 2009. Petinggi partai tersebut lainnya pun tak mau tinggal diam. Mereka membantu dan membela koleganya tersebut.

Salah satu kolega yang membela Sutan Bhatoegana adalah Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Marzuki Alie. Dia tak percata dengan tudingan itu. Jika pun benar, Sutan dianggapnya hanya membantu rekan bisnisnya, agar dilibatkan dalam proyek bernilai Rp 526 miliar tersebut.

“Saya tidak percaya (tudingan) itu. Dia hanya (komunikasi dengan pejabat Kementeria ESDM) sebatas pengawasan legislatif. Kalau itu memang mungkin, dia hanya ingin membantu, bukan kaitan dalam konteks untuk dimenangkan,” kata Marzuki Alie di gedung DPR RI, Jakarta, Jumat (25/11).

Marzuki pun meminta masyarakat memahami hal ini. Publik harus bisa membedakan antara proses komunikasi dengan kepentingan bisnis.”Seperti DPR yang mau mengadakan alat finger print atau absen jempol. Saya kaget juga di ruang paripurna, (anggaran untuk alat itu) hampir Rp 4 miliar lebih. Padahal, setahu saya tidak sampai Rp 200 juta lebih. Ini bukan berarti saya ikut bisnis. Masyarakat dan media harus bisa memilahnya," imbuh Ketua DPR tersebut.

Seperti diketahui, nama Sutan Bhatoegana, Gories Mere dan Wisnu Subroto disebut-sebut kuasa hukum terdakwa Ridwan Sanjaya, Sofyan Kasim sebagai salah satu orang yang menitipkan perusahaan untuk dimenangkan dalam tender proyek PLTS yang dilaksanakan Kementerian ESDM itu. Sutan pun menyatakan kesiapannya untuk diperiksa KPK serta dihadirkan di Pengadilan Tipikor, kalau memang keterangannya diperlukan.(inc/rob)


 
Berita Terkait Partai Demokrat
 
• Mahkamah Agung RI Kabulkan PK Moeldoko Soal DPP Partai Demokrat, Sudah Tergister
 
• Pernyataan SBY dan AHY Dipolisikan, Herman Khaeron: Si Pelapor Hanya Cari Panggung
 
• Wakil Ketua MPR, Syarief Hasan: Fakta Big Data, Pembangunan Era Pres SBY Lebih Baik Dibanding Era Pres Jokowi
 
• Alasan Partai Demokrat Kabupaten Klaten Desak Anggota DPRD HS Mundur
 
• Sambut Rakernas PKS, AHY: Temanya Sejalan dengan Semangat Partai Demokrat
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
• Munaslub IWAPI: 26 DPD Sepakat Pilih Hana Fadel Mohammad Jadi Ketum Periode 2026-2031
• Beredarnya Video AI Prof Djokosoetono, Bantahan Mintarsih Ungkap Fakta Sebenarnya
Untitled Document

  Berita Utama >
   
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
• Munaslub IWAPI: 26 DPD Sepakat Pilih Hana Fadel Mohammad Jadi Ketum Periode 2026-2031
• Pemerintah Resmi Tutup dan Cabut Izin Tambang Emas Milik PT Kristalin Eka Lestari Seluas 275 Hektar di Papua
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]