Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Legislatif    
 
Marzuki Alie
Marzuki Alie: Kader Demokrat Pelapor Gratifikasi Tak Perlu Diberi Penghargaan
Wednesday 09 Jan 2013 21:23:39

Ketua DPR RI, Marzuki Alie saat akan makan durian dalam suatu acara, Rabu (9/1).(Foto: BeritaHUKUM.com/din)
JAKARTA, Berita HUKUM - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan penghargaan pada salah satu politisi Partai Demokrat karena jujur melaporkan gratifikasi sebesar Rp 700 juta. Namun Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat, Marzuki Alie menilai kader Demokrat itu tidak perlu diberikan penghargaan. Sebab hal itu memang seharusnya dilakukan oleh setiap orang. Marzuki pun merahasiakan indentitas rekannya itu. Tapi ia memberikan bocoran bahwa orang adalah anggota DPR RI komisi VII.

Marzuki saat ditemui di gedung DPR RI Senayan mengatakan, memang sikap seorang politisi partainya itu wajar jika diapresiasi. Tapi ia merasa tidak perlu diberikan penghargaan seperti yang dilakukan KPK. "Wajar jika diberi apresiasi, tapi tidak perlu juga diberi penghargaan." Kata Marzuki.

Tadi siang, Rabu (9/1) Marzuki Alie mengaku sudah bertemu dengan orang tersebut. Tapi ia enggan menyebutkan identitas orang misterius itu. Marzuki hanya memastikan bahwa memang benar bahwa anggota DPR itu berasal dari Partai Demokrat, anggota DPR komisi VII. "Ya, dari Demokrat dari Komisi VII," tambahnya.

Menurut Marzuki, orang tersebut meminta pada dirinya untuk merahasiakan namanya. Uang yang gratifikasi yang dikembalikan ke KPK itu sebesar Rp 700 juta, menurutnya, uang itu dititip oleh seseorang, tapi lebih detailnya Marzuki bilang tidak tahu. "Katanya titipan orang, nggak tahu saya. Saya nggak tahu," terangnya.

Seperti keterangan KPK, seorang anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Fraksi Partai Demokrat menyerahkan gratifikasi berupa uang yang diterimanya senilai Rp 700 juta kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Anggota DPR itu pun mendapat penghargaan dari KPK.

Sama seperti Marzuki, lembaga pimpinan Abraham Samad ini juga menutup rapat-rapat siapa anggota yang diberi penghargaan itu. Lagi-lagi alasan KPK sama seperti alasan Marzuki bahwa orang yang bersangkutan itulah yang meminta identitasnya dirahasiakan. Adnan Pandu Praja, Wakil Ketua KPK mengatakan, "Anggota DPR tersebut meminta agar identitasnya tidak diungkapkan kepada publik. Dan untuk menghormatinya, namanya tidak bisa disampaikan," kata Adnan Pandu. Tapi KPK, katanya, sudah memberikan penghargaan pada orang itu.(bhc/din)


 
Berita Terkait Marzuki Alie
 
• Marzuki Alie: Pemerintah sedang Merampok Rakyat
 
• Marzuki Alie Yakin PDIP Konsisten BBM Tidak Naik
 
• Seapac Bangun Etika dan Integritas Perangi Korupsi
 
• Jadi Penasihat Prabowo-Hatta, Marzuki Alie: Semoga Jadi Keputusan Partai
 
• Marzuki Alie Siap Adu Gagasan dengan Jokowi
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
• IKAL-Lemhannas Dorong Bongkar Motif dan Tujuan Penyadapan Ilegal Presiden yang Libatkan Alumni
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
• Munaslub IWAPI: 26 DPD Sepakat Pilih Hana Fadel Mohammad Jadi Ketum Periode 2026-2031
Untitled Document

  Berita Utama >
   
• IKAL-Lemhannas Dorong Bongkar Motif dan Tujuan Penyadapan Ilegal Presiden yang Libatkan Alumni
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
• Munaslub IWAPI: 26 DPD Sepakat Pilih Hana Fadel Mohammad Jadi Ketum Periode 2026-2031
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]