Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Legislatif    
 
Capim KPK
Marzuki: DPR tak Pantas Pilih Capim KPK
Friday 19 Aug 2011 22:17:58

Marzuki Alie (Foto: Istimewa)
JAKARTA-Tidak mudah mendapatkan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang independen, berkompetensi, integritas dan professional, bila seleksinya masih dilakukan DPR. Sebab, lembaga legislative tersebut merupakan lembaga politik yang pastinya takkan bisa diharapkan memilih pimpinan KPK berdasarkan profesionalisme.

“Saya pernah ingatkan kepada Pansel KPK, jangan terlalu berharap banyak dengan DPR akan menentukan siapa yang terbaik berdasarkan pertimbangan profesionalisme. DPR itu lembaga politik yang semua keputusannya pasti berbau politis,” kata Ketua DPR Marzuki Alie di gedung DPR RI, Jakarta, Jumat (19/8).

Oleh karenanya, lanjut dia, DPR tidak pantas disebut sebagai lembaga seleksi pimpinan KPK. Pasalnya, DPR tidak bisa diharapkan memilih secara independen. Apalagi DPR tidak memiliki kemampuan teknis yang mampu memahami kebutuhan lembaga yang pimpinannya sedang diseleksi itu. “Jadi DPR ini memilih lebih banyak pertimbangan politisnya,” jelas Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat tersebut.

Dalam kesmepatan ini, Marzuki memuji sosok Bambang Widjojanto sebagai seorang praktisi hukum yang mempunyai rekam jejak bagus sehingga pantas memimpin KPK. Selama ini, figur tersebut dikenal sebagai tokoh hukum yang jujur. Karakter jujur dan pekerja keras sangat penting dimiliki pimpinan KPK.

“Karakter keras dan jujur sangat diperlukan. Tapi semua calon punya peluang. Tapi secara pribadi, Bambang bagus track record-nya. Mudah-mudahan Bambang bisa memegang kinerjanya selama ini dengan baik dan bisa membawa lembaga KPK menjadi lembaga yang memenuhi harapan publik," ujar Marzuki,” tandasnya.(dbs/rob)


 
Berita Terkait Capim KPK
 
Pansel KPK Harus Pastikan Capim-Calon Dewas Periode 2024-2029 Miliki Integritas Antikorupsi
 
'Calon Pimpinan KPK Harus Bersih dari Kasus HAM'
 
Capim KPK Loloskan 3 Jenderal Aktif, 1 Jenderal dan 1 Kombes Purnawirawan
 
Komisi III DPR Mulai Uji Capim KPK
 
Komisi III DPR Harus Segera Selesaikan Seleksi Capim KPK
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Perolehan Gelar Doktor Kilat Kakorlantas Polri Jadi Sorotan Akademis.?
KPK Didesak Usut Tuntas Dugaan Korupsi di BRI dan Telkom terkait Pengadaan Layanan Notifikasi Perbankan
Dirut Pengembang Emeralda Resort Dipolisikan, Diduga Tipu Konsumen hingga Rp 117 Miliar
Iran bombardir pangkalan AS di Kuwait dan Bahrain
Nikita Mirzani apes kalah di pengadilan setelah gugatan Rp244 miliar pada Reza Gladys ditolak
Dikabarkan mundur, Purbaya bakal umumkan realisasi APBN Mei 2026 hari ini (5/6)
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Perolehan Gelar Doktor Kilat Kakorlantas Polri Jadi Sorotan Akademis.?
KPK Didesak Usut Tuntas Dugaan Korupsi di BRI dan Telkom terkait Pengadaan Layanan Notifikasi Perbankan
Dirut Pengembang Emeralda Resort Dipolisikan, Diduga Tipu Konsumen hingga Rp 117 Miliar
Silmy Karim Ditetapkan Tersangka KPK dan Disebut Terima Jatah Pemerasan Urus Izin Tinggal WNA Rp 100 Juta Tiap Minggu
Wamen Imipas Silmy Karim Dicari KPK Usai OTT KaKanim Jakarta Barat
Dadan Hindayana, Sony Sonjaya dan Lodewyk Pusung Resmi Tersangka Kasus Dugaan Korupsi MBG
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]