Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Kriminal    
 
Penangkapan Aktivis
Margarito Kamis Yakin Penangkapan 10 Aktivis Tidak Ada Hubungannya dengan Makar
2016-12-02 17:16:11

Dr. Margarito Kamis, saat ditanya komentarnya terkait adanya penangkapan 10 Aktivis.(Foto: BH /mnd)
JAKARTA, Berita HUKUM - Pengamat Hukum Dr. Margarito Kamis memberikan komentar saat ditanya pewarta BeritaHUKUM.com terkait adanya tindakan penangkapan 10 tokoh aktivis yang diduga melakukan Makar, pada pagi saat jelang rencana Aksi Super Damai Islam Jilid III yang digelar di bilangan kawasan monumen nasional (Monas) Jakarta pada Jumat (2/12), terkait tuntutan penahanan terhadap tersangka Basuki Tjahya Purnama atau Ahok atas kasus penistaan agama Islam.

Margarito Kamis juga sudah mendengar sejak pada pagi tadi adanya penangkapan 10 Aktivis tersebut.

Ia menilai bahwa, bila ditelisik dari segi hukum hal ini lemah banget, apabila diambil tindakan penangkapan para aktivis tersebut dituduh akan melakukan Makar, Margarito tidak sependapat.

"Tidak mungkin, tidak mungkin itu. Penangkapaan ini lebih pada kerangka mereka sudah beberapa kali dipanggil tidak datang katanya, kira-kira begitu," ujarnya, Jumat (2/12).

"Ini hanya sekedar agar tidak ramai saja ini, dari segi hukum lemah banget bila diambil makarnya. Paling lepas nanti, sehari," jelanya.

Sementara, terkait penahanan para aktivis yang saat ini dibawa ke Mako Brimob Kelapa Dua, Depok bukan di Polda Metro Jaya, Margarito mengatakan tidak ada yang sepesial, sebenarnya untuk lokasi penahanan menurutnya bisa saja ditahan dimana saja.

"Paling besok atau lusa lepas kok. Nanti malam juga lepas," ujarnya.

Sementara. terkait pengertian Makar menurut Pakar Hukum Tata Negara, Dr. Margarito Kamis menjelaskan bahwa, "Makar itu adalah suatu langkah atau upaya menghentikan, menggantikan pemerintahan yang sah, menurunkan pemerintahan yang sah, dan atau membuat Presiden tidak bisa bertindak dan Itu mesti ada tindakan nyata secara formil yang dilakukan. ya tindakan nyata, ada gerakan, real. Sementara, sekarang ini tindakan apa?," tanyanya.

Margarito yakin ini tidak ada Makar, karena makar itu bisa saja di dalam pemerintah. "Bahkan menurut informasi yang telah saya dengar Tito, selaku Kapolri tidak
menuduh mereka melakukan Makar," tandasnya.(bh/mnd)


 
Berita Terkait Penangkapan Aktivis
 
• Nasihat Prof Yusril kepada Ustadz Alfian Tanjung: Jangan Goyah, Sampaikan Keberanaran
 
• Kasus Penangkapan Mahasiswa Indonesia Jangan Terjadi Lagi
 
• Fadli Zon: Masih Ada Diskriminasi Penindakan Hukum
 
• Sejumlah Aktivis Ditangkap, Rezim Jokowi Tunjukkan Fobia Kritik
 
• Polisi Mengabulkan Permohonan Penangguhan Penahanan Firza Husein
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
• MPR RI Segera Tindaklanjuti Surat Pengunduran Gibran Rakabuming Raka dari Kursi Wapres
• IKAL-Lemhannas Dorong Bongkar Motif dan Tujuan Penyadapan Ilegal Presiden yang Libatkan Alumni
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
Untitled Document

  Berita Utama >
   
• MPR RI Segera Tindaklanjuti Surat Pengunduran Gibran Rakabuming Raka dari Kursi Wapres
• IKAL-Lemhannas Dorong Bongkar Motif dan Tujuan Penyadapan Ilegal Presiden yang Libatkan Alumni
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]