Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Politik    
 
Prabowo Subianto
Mardani: Anies atau Ganjar Tidak Mengajak Pendukungnya Menyerang Prabowo
2025-01-21 16:20:00

Anggota DPR Fraksi PKS Mardani Ali Sera.(Foto: Istimewa)
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota DPR Fraksi PKS Mardani Ali Sera mengungkapkan bahwa mantan Capres 2024 Anies Baswedan sempat menyampaikan pendapatnya mengenai mengapa tingkat kepuasan rakyat terhadap Presiden Prabowo Subianto tinggi.

Menurut Anies, pendukungnya dan pendukung Ganjar Pranowo sama-sama tidak menyerang pemerintahan Prabowo, sehingga tidak timbul perpecahan.

Hal tersebut disampaikan Mardani saat ditanya perihal pertemuannya dengan Anies beberapa hari lalu.

"Salah satu obrolan pas hari itu, kita baca koran 80 persen tingkat kepuasan Pak Prabowo, kita bangga lah. Tapi, Mas Anies menyampaikan, salah satunya karena tidak ada perpecahan. Tidak ada kompetitor Pak Prabowo, Mas Anies, atau Ganjar, yang mengajak pendukungnya untuk menyerang, enggak ada. Ini suatu bentuk kompetisi yang baik," ujar Mardani, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (21/1/2025).

Mardani mengatakan, ketika kompetisi Pilpres 2024 sudah selesai, maka mereka yang tadinya berlawanan kini maju bersama.

Lalu, kata Mardani, Anies juga membeberkan bahwa dirinya ingin membentuk sebuah perkumpulan dalam rangka menjaga silaturahmi.

Anies mengaku menitip pesan kepada Mardani untuk tidak membentuk partai politik sendiri.

"Mereka bentuknya bukan ormas, tapi perkumpulan katanya. Lebih kepada beliau ingin semua yang mendukung dan berkumpul itu pastikan punya kontribusi mau bikin aksi bersama," ucap dia.

Sementara itu, Mardani menyebut Anies sebagai orang yang baik. Mardani membebaskan Anies jika ingin bergabung ke PKS.

Diketahui, berdasarkan survei Litbang Kompas, tingkat kepuasan publik terhadap kinerja 100 hari pemerintahan Prabowo Subianto mencapai 80,9 persen.

Tak hanya itu, tingkat keyakinan publik terhadap pemerintahan Presiden Prabowo dan Wapres Gibran juga tinggi, yakni 89,4 persen.

Sementara, sebanyak 19,1 persen responden menyatakan tidak puas terhadap kerja pemerintah Prabowo-Gibran.

Lalu, responden yang tidak yakin sebesar 10,6 persen.

“Kepuasan terhadap kinerja Prabowo-Gibran itu tinggi banget ya, 80,9 persen. Sementara tingkat keyakinan ke depan juga tinggi, 89,4 persen,” kata Manajer Riset Litbang Kompas Ignatius Kristanto dalam memaparkan survei "Evaluasi 100 Hari Pemerintahan Prabowo-Gibran" secara virtual, Jumat (17/1/2025).

Bahkan, tingkat kepuasan terhadap pemerintahan Presiden Prabowo lebih tinggi dibandingkan Presiden Jokowi pada tahun 2015 lalu.

"Sama-sama 100 hari pada tahun 2015, itu Pak Jokowi 65 persen, Pak Prabowo langsung 80 (persen)," ungkapnya.(kompas/bh/sya)


 
Berita Terkait Prabowo Subianto
 
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Viral...Ketua dan Pengurus BEM UBK Akui Terima Sogokan Aksi Demonstrasi, Ada Disebut dari "Kapolda"
Ketua BEM FH UBK mengaku terima uang Rp20 juta usai demo bertemu Gibran, ini rincian aliran dananya
Heboh dugaan suap ketua BEM FH UBK jadi tanda wapres menunggangi demonstrasi mahasiswa
Korupsi BGN, Kejagung tolak permohonan justice collaborator Sony Sanjaya
Perolehan Gelar Doktor Kilat Kakorlantas Polri Jadi Sorotan Akademis.?
KPK Didesak Usut Tuntas Dugaan Korupsi di BRI dan Telkom terkait Pengadaan Layanan Notifikasi Perbankan
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Viral...Ketua dan Pengurus BEM UBK Akui Terima Sogokan Aksi Demonstrasi, Ada Disebut dari "Kapolda"
Perolehan Gelar Doktor Kilat Kakorlantas Polri Jadi Sorotan Akademis.?
KPK Didesak Usut Tuntas Dugaan Korupsi di BRI dan Telkom terkait Pengadaan Layanan Notifikasi Perbankan
Dirut Pengembang Emeralda Resort Dipolisikan, Diduga Tipu Konsumen hingga Rp 117 Miliar
Silmy Karim Ditetapkan Tersangka KPK dan Disebut Terima Jatah Pemerasan Urus Izin Tinggal WNA Rp 100 Juta Tiap Minggu
Wamen Imipas Silmy Karim Dicari KPK Usai OTT KaKanim Jakarta Barat
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]