JAKARTA, Berita HUKUM - Mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Djoko Santoso meminta pelapor adanya oknum bintara pembina desa (babinsa) yang diduga tidak netral dalam Pilpres 2014 bisa membuktikan kebenaran laporannya.
"Saya harap, orang yang lapor soal babinsa itu, Mr. X, tunjuk orangnya. Kalau benar ditindak tegas, jangan fitnah karena fitnah memecah belah kita, tidak bagus," katanya yang ditemui saat menghadiri deklarasi dukungan relawan Komunitas Masyarakat Penyelamatan Indonesia (Kompi) kepada Prabowo-Hatta di Jakarta, Sabtu (7/6).
Menurutnya, adanya fitnah tentang pengerahan personel TNI dalam Pemilu 2014 merusak semangat demokrasi sekaligus memecah belah bangsa.
"Saya tidak rela TNI difitnah. Maka saya harap TNI bisa usut tuntas kejadian ini, dibantu dengan kepolisian," ujarnya.
Lebih lanjut, ia menceritakan pengalamannya saat menjadi pimpinan satuan TNI pada Pemilu 2009 bahwa semua personel sudah diingatkan untuk selalu bersikap netral.
Ia bahkan mengaku sempat mencetak 500 ribu eksemplar buku saku bagi para anggotanya kala itu hanya untuk mengingatkan mereka atas netralitas satuan.
Sementara itu, mantan Kapolda Metro Jaya Komjen Pol (Purn) Nugroho Djayusman, dalam kesempatan yang sama, mengatakan, adanya kasus pengerahan babinsa ini merupakan salah satu upaya untuk menghancurkan lawan dengan tidak sportif.
"Ini menyesatkan, maka harus buktikan, tindak secara hukum dan tidak boleh fitnah. Boleh beda dukungan, tapi tidak boleh hancurkan seseorang," katanya.
Sebagaimana diberitakan salah satu media nasional, warga di kawasan Cideng Jakarta Pusat diresahkan oleh pendataan yang mengumpulkan data tentang calon Presiden dan calon wakil Presiden yang akan dipilih.
Pendataan itu dilakukan oleh orang yang mengaku Babinsa. Dalam pendataan itu, warga diarahkan untuk memilih pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa. Sementara itu, pihak tim sukses Prabowo-Hatta membantah telah melancarkan strategi tersebut.
Sementara, Ketua RT setempat, RF justru belum mendapat laporan langsung tentang 'pergerakan' Babinsa di wilayahnya ini. Namun, ia mengaku heran jika anggota Babinsa sampai turun tangan melakukan pendataan calon pemilih Pilpres dengan membawa data DPT.
"Saya sudah dikasih list daftar pemilih (DPT) dari RW. Seharusnya itu bukan tugasnya Babinsa," ujarnya di Cideng, Jakarta Pusat, Kamis (5/6).
Menurut penuturan petugas keamanan setempat, anggota Babinsa yang melakukan pendataan warga dan menanyakan pilihan capres tersebut merupakan anggota yang baru bertugas sekitar dua bulan.
"Kalau dia anggota Babinsa, ada nggak surat tugasnya. Saya kenalnya dengan Babinsa yang lama, kalau yang baru belum kenal. Tapi, seharusnya fungsi Babinsa 'kan untuk membantu keamanan," katanya.
Sedangkan, menurut Ketua tim pemenangan pasangan Prabowo-Hatta, Mahfud MD, membantah timnya menggerakan Bintara Pembina Desa (Babinsa) untuk mengarahkan pilihan masyarakat. Menurutnya, Prabowo tidak memiliki kekuatan untuk mengendalikan Babinsa.
"Itu tidak benar sama sekali, dan itu fitnah. Yang punya Babinsa kan pemerintah resmi atau TNI. Jadi Prabowo tidak punya kekuatan mengendalikan Babinsa," kata dia usai Deklarasi Relawan Kesatuan Aksi Pendukung Prabowo untuk Indonesia Satu (KAPPI-1) Jatim, di Surabaya, Sabtu (7/6).(ant/put/okz/tbn/bhc/sya) |
