Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

White Crime    
 
BUMN
Mantan Menteri BUMN Jadi Saksi Kasus PLN
Tuesday 13 Nov 2012 17:10:35

Gedung KPK (Foto: Ist)
JAKARTA, Berita HUKUM - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kemarin, memeriksa mantan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Sofyan Djalil. Mantan Dewan Komisaris PT PLN itu diperiksa sebagai saksi terkait kasus dugaan korupsi pengadaan customer information system dan rencana induk sistem informasi (CIS-RISI) di PT PLN Disjaya dan Tangerang.

Saat tiba di Gedung KPK, Sofyan sempat memberikan keterangan seputar pemeriksaan dirinya. Ia mengatakan pemeriksaan itu merupakan lanjutan dari kasus CIS-RISI dengan tersangka (terdahulu) mantan Direktur Utama PLN Eddie Widiono.

"(Pemeriksaan) ini untuk kasus lanjutan dari CIS-RISI. Kan dulu ada tersangka Pak Eddie Widiono, orang PLN itu, masih ada tersangka lain. Nah, jadi dalam rangka itu saya diminta KPK," ujar Sofyan.

Lebih lanjut ia menjelaskan kedatangannya kali ini untuk melengkapi data untuk tersangka lain yang akan dibawa ke pengadilan. Karena kasus CIS-RISI terjadi pada 2004 dan prosesnya dari 2002 ketika dirinya masih menjabat sebagai komisaris PLN.
"Nah, jadi sekarang ini masih ada orang yang akan dibawa ke pengadilan oleh KPK," imbuhnya.

Seperti diketahui, KPK dalam kasus itu sudah menetapkan satu orang tersangka, yakni mantan Direktur Utama PT Netway Utama, Gani Abdul Gani. Gani diduga telah memperkaya diri dalam proyek CIS-RISI. Dosen di Politeknik ITB yang kini berganti nama menjadi Politeknik Bandung tersebut juga diduga telah memperkaya sejumlah pejabat di PLN.

Pada perkara korupsi proyek CIS-RISI di PLN Distribusi Jakarta Raya Tangerang, mantan Direktur Utama PLN, Eddie Widiono, telah divonis lima tahun penjara serta denda Rp500 juta.

Ia terbukti menyalahgunakan kewenangannya dengan memerintahkan penunjukan langsung kepada PT Netway Utama untuk melaksanakan proyek CIS-RISI senilai Rp92,27 miliar.(kpk/bhc/rby)


 
Berita Terkait BUMN
 
• Pakar Koperasi: Justru Erick Thohir yang Lakukan Pembubaran BUMN
 
• Kasus Dugaan Korupsi PLN Batubara, Kejati DKI Kumpulkan Data dan Keterangan Sejumlah Pihak
 
• Legislator Desak Batalkan IPO PT Pertamina Geothermal Energy
 
• Terkait Anggaran Proposal Rp100 Miliar Acara Temu Relawan Jokowi di GBK, Ini Klarifikasi Mantan Sekjen Projo
 
• Komisi VI Setujui Tambahan PMN 3 BUMN
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
• Munaslub IWAPI: 26 DPD Sepakat Pilih Hana Fadel Mohammad Jadi Ketum Periode 2026-2031
• Beredarnya Video AI Prof Djokosoetono, Bantahan Mintarsih Ungkap Fakta Sebenarnya
Untitled Document

  Berita Utama >
   
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
• Munaslub IWAPI: 26 DPD Sepakat Pilih Hana Fadel Mohammad Jadi Ketum Periode 2026-2031
• Pemerintah Resmi Tutup dan Cabut Izin Tambang Emas Milik PT Kristalin Eka Lestari Seluas 275 Hektar di Papua
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]