Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Nusantara    
 
Muhammadiyah
Makan Siang dengan Presiden Joko Widodo, Haedar Sampaikan Masalah Mendesak
2017-01-13 19:07:51

Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir makan bereng Presiden Joko Widodo di Istana Negara.(Foto: Istimewa)
JAKARTA, Berita HUKUM - Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir, pada Ba'da Jumat (13/1) bertemu khusus dengan Presiden Joko Widodo di Istana Negara. Pertemuan tersebut diawali makan siang, dan dilanjutkan dengan pembahasan masalah-masalah bangsa.

Dalam pertemuan satu setengah jam tesebut, Presiden mengawali pembicaraan tentang persoalan kesenjangan sosial yang menjadi tanggungjawab pemerintah untuk memecahkannya. Haedar dalam hal ini menyambut keprihantinan itu dan menyampaikan jika saat ini rakyat gelisah, mengenai kenaikan harga-harga.

"Masyarakat kecil makin terdesak dalam berbagai hal, soal TKA ilegal, dan masalah penguasaan tanah serta aset negara oleh segelintir orang yang merugikan rakyat," ungkap Haedar.

Selain itu, dalam pertemuan tersebut Haedar menyampaikan pula keprihatinan Muhammadiyah sebagaimana diangkat melalui Tanwir Muhammadiyah tentang Kedaulatan dan Keadilan Sosial yang perlu menjadi komitmen pemerintah.

"Muhammadiyah mengajukan usul agar dalam memecahkan kesenjangan sosial diperlukan kebijakan-kebijakan terobosan yang berdampak luas bagi hajat hidup rakyat," ujar Haedar.

Presiden berkomitmen untuk mewujudkannya melalui 'New Economic Policy'. "Insya Allah Pak Ketua, saya sedang menggodok dasar dan konsep regulasi New Economic Policy tersebut," ujar Jokowi.(adam/muhammadiya/bh/sya)


 
Berita Terkait Muhammadiyah
 
• Gedung 13 Lantai RS Roemani Resmi Berdiri, Muhammadiyah Dobrak Mitos Angka Horor!
 
• Kalender Hijriah Global Tunggal: Lompatan Ijtihad Muhammadiyah
 
• Jusuf Kalla Sebut Pikiran Moderat Haedar Nashir Diperlukan Indonesia
 
• Tiga Hal yang Perlu Dipegang Penggerak Persyarikatan Setelah Muhammadiyah Berumur 111 Tahun
 
• 106 Tahun Muhammadiyah Berdiri Tegak Tidak Berpolitik Praktis, Berpegang pada Khittah
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
• Munaslub IWAPI: 26 DPD Sepakat Pilih Hana Fadel Mohammad Jadi Ketum Periode 2026-2031
• Beredarnya Video AI Prof Djokosoetono, Bantahan Mintarsih Ungkap Fakta Sebenarnya
Untitled Document

  Berita Utama >
   
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
• Munaslub IWAPI: 26 DPD Sepakat Pilih Hana Fadel Mohammad Jadi Ketum Periode 2026-2031
• Pemerintah Resmi Tutup dan Cabut Izin Tambang Emas Milik PT Kristalin Eka Lestari Seluas 275 Hektar di Papua
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]