Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Eksekutif    
 
Aceh
Maju Mundurnya SKPK Ditangan Bapeluh
Thursday 04 Jul 2013 15:16:39

Drs H.T.Bahrumsyah MM, saat menyampaikan sambutan Bupati pada Rakor Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan di Aula Serbaguna.(Foto: BeritaHUKUM.com/kar)
ACEH, Berita HUKUM - Sekretaris Daerah Aceh Timur Drs.H.T. Bahrumsyah MM, menyebutkan, maju - mundurnya empat Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) sangat tergantung pada Badan Penyeluhan, Perikanan, Peternakan dan Kehutanan (BP4K) Aceh Timur.

Koordinasi dan sinkronisasi program kerja berada ditangan BP4K, Keempat SKPK tersebut, Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Holtikultural (Distan), Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (disnak), Dinas Kehutanan dan Perkebunan (Dishutbun) dan Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP).

“BP4K harus mensinkronisasikan program kerja sesuai dengan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Aceh Timur, "lanjut Bahrumsyah saat, membuka Rakor Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan, Kamis (4/7) di Aula Serbaguna Idi.

"Sesuai dengan ketentuan, kebijakan penyuluhan ditetapkan pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya dengan memperhatikan azas dan tujuan sistem penyuluhan, “Untuk menjalankan amanah dari UU No 32 / 2004 dibutuhkan koordinasi untuk mensinkronisasikan keempat SKPK, agar program dibidang Kehutanan, Pertanian, Kelautan dan Peternakan berjalan maksimal.

Penyelenggaraan penyuluhan, "Baheumsyah lagi, dilaksanakan sejalan dengan pelaksanaan misi Kabupaten Aceh Timur, dengan target meningkatkan Perekonomian daerah melalui optimalisasi potensi basis dan pemberdayaan masyarakat.

“Tujuannya, untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta menurunnya tingkat kemiskinan dan pengangguran, sasarannya wujudkan ekonomi kerakyatan yang mengarah pada pembangunan berbasis ekonomi daerah.

"Rakor Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan di Aula Serbaguna Idi yang berlangsung sehari penuh, dihadiri 24 camat dan sejumlah perwakilan dari masing-masing SKPK terkait penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan.

"Pada sesi pembukaan tersebut dihadiri kepala SKPK, Kepala Disperindag, Koperasi dan UKM, Kepala Disnak, Kepala Distan dan Kepala Disnak.(bhc/kar)


 
Berita Terkait Aceh
 
• Kerusuhan pengibaran bendera bulan bintang di Hari Damai Aceh - "Masalah bendera seperti api dalam sekam"
 
• Dapil 1 di Aceh Besar Banda Aceh Tgk. Mustafa Pecah Telor Hantar Wakil PDI-Perjuangan
 
• Hina Rakyat Aceh Secara Brutal, Senator Fachrul Razi Kecam Keras Deni Siregar
 
• Eks Jubir GAM Yakin Aceh Aman Jelang HUT GAM dan Pemilu 2019
 
• Mendagri: Jangan Menyudutkan yang Berkaitan dengan Dana Otsus
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
• Munaslub IWAPI: 26 DPD Sepakat Pilih Hana Fadel Mohammad Jadi Ketum Periode 2026-2031
• Beredarnya Video AI Prof Djokosoetono, Bantahan Mintarsih Ungkap Fakta Sebenarnya
Untitled Document

  Berita Utama >
   
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
• Munaslub IWAPI: 26 DPD Sepakat Pilih Hana Fadel Mohammad Jadi Ketum Periode 2026-2031
• Pemerintah Resmi Tutup dan Cabut Izin Tambang Emas Milik PT Kristalin Eka Lestari Seluas 275 Hektar di Papua
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]