Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Politik    
 
Pemilu 2014
Majelis Mujahidin Kota Yogyakarta Tantang Timses Jokowi-JK
Tuesday 10 Jun 2014 17:50:30

Ilustrasi. Tampak Joko Widodo (Jokowi) dan Megawati Sukarnoputri bersama Ketua Partai Koalisi kerjasama PDIP di acara deklarasi Jokowi-JK jadi Capres 2014.(Foto: BH/put)
YOGYAKARTA, Berita HUKUM - Majelis Mujahidin Kota Yogyakarta tantang tim sukses Joko Widodo-Jusuf Kalla terkait rencana penghapusan Perda Syariat Islam. Mereka mengklaim bahwa rencana penghapusan itu justru tidak menjaga keutuhan bangsa. Pasalnya, Perda Syariah akan menjaga kemunculan ideologi-ideologi yang dilarang di Indonesia.

"Kami Majelis Mujahidin Yogyakarta menantang Tim Jokowi-Jk untuk melakukan debat terbuka soal akan dihapusnya Perda Syariat Islam," papar Ketua Majelis Mujahidin Kota Yogyakarta Irfan S Awwas, dalam keterangan persnya, Selasa (10/6), Kota Yogyakarta.

Majelis ini mengkhawatirkan kemunculan ideologi komunis dan marxisme di Indonesia. Terlebih, menurut mereka, apabila Jokowi-JK memimpin Indonesia.

Sebelumnya, mereka juga menggelar konfrensi pers perihal sikap politik mereka. Mereka mengeluarkan pernyataan haram memilih capres Jokowi-JK.

"Bagi kita, umat muslim, haram hukumnya pilih Jokowi-JK dalam Pilpres 2014 ini. Mereka berencana hapus Perda Syariah itu," serua dia.

Menurutnya, penghapusan perda itu melukai kalangan muslim. Namun, tanpa menjelaskan lebih jauh perihal golongan muslim yang seperti apa, perda itu dianggap penting bagi umat muslim di Indonesia.

Saat ini pihaknya telah melayangkan surat pernyataan kepada kubu Jokowi-JK. Mereka akan menunggu respon surat tersebut.(bhc/fwp)


 
Berita Terkait Pemilu 2014
 
• Sah, Jokowi – JK Jadi Presiden dan Wakil Presiden RI 2014-2019
 
• 3 MURI akan Diserahkan pada Acara Pelantikan Presiden Terpilih Jokowi
 
• Wacana Penghapusan Kementerian Agama: Lawan!
 
• NCID: Banyak Langgar Janji Kampanye, Elektabilitas Jokowi-JK Diprediksi Tinggal 20%
 
• Tenggat Pendaftaran Perkara 3 Hari, UU Pilpres Digugat
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
• UU Perampasan Aset Resmi Sah dan Berlaku
• MPR RI Segera Tindaklanjuti Surat Pengunduran Gibran Rakabuming Raka dari Kursi Wapres
• IKAL-Lemhannas Dorong Bongkar Motif dan Tujuan Penyadapan Ilegal Presiden yang Libatkan Alumni
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
Untitled Document

  Berita Utama >
   
• UU Perampasan Aset Resmi Sah dan Berlaku
• MPR RI Segera Tindaklanjuti Surat Pengunduran Gibran Rakabuming Raka dari Kursi Wapres
• IKAL-Lemhannas Dorong Bongkar Motif dan Tujuan Penyadapan Ilegal Presiden yang Libatkan Alumni
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]