Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Peradilan    
 
Corby
Mahfud MD: Wajar Jika Grasi Corby Dipertanyakan
Thursday 24 May 2012 17:28:31

Moh. Mahfud MD (Foto: Beritahukum.com/biz)
JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Mahfud MD menilai, wajar jika grasi terpidana kasus narkoba, Schapelle Leigh Corby banyak dipertanyakan orang. Karena narkoba lebih jahat ketimbang korupsi dan terorisme. Pasalnya, bahaya narkoba mengancam dari generasi ke genarasi.

"Kalau terorisme dan korupsi begitu dihukum mati, selesai. Orangnya yang mati. Tapi kalau narkoba, itu kejahatan yang membunuh kehidupan. Artinya bersambung dari generasi ke generasi, dari orang ke orang lain," kata Mahfud saat ditemui wartawan di Gedung MK, Jakarta, Rabu (24/5).

Meski dari segi hukum memang ada pemberian grasi itu. "Tapi kan harusnya alasan-alasan pemberian grasi itu diketahui publik," lanjut Mahfud.

Tetapi Mahfud, mengaku tidak mengetahui apa yang menjadi pertimbangan pemerintah untuk memberikan grasi kepada Corby. Dirinya berharap pertimbangannya bukan politik karena Indonesia sudah berkomitmen melawan empat kejahatan besar, salah satunya narkoba. "Kan mestinya diberi hukuman yang berat. Tapi Corby ini kenapa diberi grasi sementara yang lain tidak," ungkapnya.

Lebih lanjut Mahfud menjelaskan, jika bicara konstitusional, pemberian grasi adalah sah, tapi presiden yang memiliki kewenangan memberi grasi itu harus juga menimbang moral dan komitmen keselamatan bangsa.

Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi mengatakan, grasi itu diberikan SBY setelah mendengar pertimbangan Ketua Mahkamah Agung dan menteri-menteri terkait. "Termasuk bagaimana banyak warga kita di Australia yang mendapat hal yang sama," ujarnya.

Sedangkan, Menteri Hukum dan HAM, Amir Syamsuddin, mengungkapkan alasan pengabulan permohonan grasi dengan pengurangan masa hukuman Corby juga menjadi pertimbangan, selain itu narkoba yang dibawa Corby berjenis ganja.

Menurut Amir, di sejumlah negara, sanksi pidana terhadap seseorang yang pembawa ganja lebih ringan bahkan ada yang dihapus. Corby sendiri sebelumnya dihukum 20 tahun penjara setelah terbukti membawa ganja. Hukuman itu telah dijalani selama 7 tahun. Sehingga, dengan grasi 5 tahun yang diberikan SBY, Corby tinggal 8 tahun lagi mendekam di penjara.(vnc/bie)


 
Berita Terkait Corby
 
• Corby Segera Nikmati Pembebasan Bersyarat
 
• Pembebasan Bersyarat Corby Adalah Hak dari Narapidana?
 
• PDI-P dan PKS Belum Bisa Menetukan Sikap Terkait Wacana Interpelasi DPR untuk Grasi Corby
 
• Ketua DPP Golkar Menilai Masalah Grasi Corby Sebuah Ironi
 
• Mahfud MD: Wajar Jika Grasi Corby Dipertanyakan
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
• UU Perampasan Aset Resmi Sah dan Berlaku
• MPR RI Segera Tindaklanjuti Surat Pengunduran Gibran Rakabuming Raka dari Kursi Wapres
• IKAL-Lemhannas Dorong Bongkar Motif dan Tujuan Penyadapan Ilegal Presiden yang Libatkan Alumni
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
Untitled Document

  Berita Utama >
   
• UU Perampasan Aset Resmi Sah dan Berlaku
• MPR RI Segera Tindaklanjuti Surat Pengunduran Gibran Rakabuming Raka dari Kursi Wapres
• IKAL-Lemhannas Dorong Bongkar Motif dan Tujuan Penyadapan Ilegal Presiden yang Libatkan Alumni
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]