Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Eksekutif    
 
Mahkamah Konstitusi
MK Persiapkan 2 Nama Pengganti Usai Mundurnya Azyumardi dan Saldi
Friday 08 Nov 2013 21:32:50

JAKARTA, Berita HUKUM – Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Hamdan Zoelva segera merespon kemunduran 2 Anggota Panitia Seleksi (Pansel) Dewan Etik, Azyumardi Azra yang dikenal sebagai cendekiawan dan Pakar Hukum Tata Negara, Saldi Isra. MK langsung bergerak cepat mencari penggantinya. "Sudah ada penggant
JAKARTA, Berita HUKUM – Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Hamdan Zoelva segera merespon kemunduran 2 Anggota Panitia Seleksi (Pansel) Dewan Etik, Azyumardi Azra yang dikenal sebagai cendekiawan dan Pakar Hukum Tata Negara, Saldi Isra. MK langsung bergerak cepat mencari penggantinya. "Sudah ada penggantinya," kata Ketua MK Hamdan Zoelva di Gedung MK, Jakarta, Jumat (8/11).

Adapun Hakim Agung Laica Marzuki tercatat masih berstatus anggota Pansel Dewan Etik, dimana Hamdan menjelaskan bahwa 2 orang pengganti tersebut tidak kalah kredibilitasnya dengan Saldi dan Azyumardi. Mereka yang sudah ditunjuk mengganti Saldi dan Azyumardi adalah Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Selamet Effendy dan Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, Aswanto.

"Kita sudah ganti dengan Pak Selamet Effendy dan Pak Aswanto, dan kita sudah undang mereka, Selasa besok sudah mulai bekerja," ujar Hamdan.

Anggota Pansel Dewan Etik, yakni Pakar Hukum Tata Negara Saldi Isra dan tokoh masyarakat Azyumardi Azra menyatakan mengundurkan diri memiliki masing-masing alasan.

Saldi dikabarkan menolak lantaran kesekretariatan Pansel Dewan Etik berlokasi di Gedung MK. Dia menginginkan jika markas pansel ditempatkan di Komisi Yudisial (KY).

Sementara Azyumardi lebih karena alasan sibuk. Saat ini mantan Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) itu tergabung dalam Bali Democracy Forum. Sehingga berbenturan dengan jadwal kerja Pansel Dewan Etik.

Dewan Etik sendiri akan bertugas dan berwenang mengawasi hakim-hakim konstitusi dan MK. Dewan Etik bekerja untuk menerima, menelusuri, dan menganalisa setiap laporan masyarakat terhadap adanya dugaan pelanggaran kode etik dan perilaku hakim konstitusi.

Apabila ditemukan adanya pelanggaran dari hakim terlapor, Dewan Etik akan mengeluarkan 3 kategori putusan. Yakni teguran lisan untuk kategori ringan, teguran tertulis untuk kategori sedang, dan jika masuk kategori berat maka Dewan Etik akan membawanya ke Majelis Kehormatan Hakim (MKH) MK yang dibentuk berdasarkan Perppu No 1/2013 tentang MK.

Perlu diketahui MK membentuk Pansel untuk mencari dan menyeleksi orang-orang yang tepat untuk menjadi anggota Dewan Etik. Pansel diberi waktu kerja 30 hari terhitung sejak ditunjuk untuk memberi laporannya siapa yang terpilih menjadi anggota Dewan Etik.(bhc/mdb)


 
Berita Terkait Mahkamah Konstitusi
 
Massa Aksi KaPK Datangi PTUN Jakarta, Minta Anwar Usman Tidak Didzalimi
 
MKMK Berhentikan Anwar Usman dari Jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi
 
Sekjen MK Kupas Tuntas Sengketa Kewenangan Lembaga Negara
 
Paripurna DPR RI Setujui RUU MK Menjadi Undang-Undang
 
Tulisan Kaligrafi di Pintu Masuk Ruang Sidang MK Ini Bikin Merinding
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Kejari Magetan Tahan Ketua DPRD Dkk Dugaan Korupsi Rp 242 M Dana Hibah
Kejagung Tangkap dan Tetapkan Ketua Ombudsman Hery Susanto sebagai Tersangka Dugaan Korupsi Tata Kelola Nikel
Komisi III DPR Beri Penghargaan Upaya Kapolres Metro Bekasi Redam Konflik hingga Warga dan Pengembang Damai
PUSPOM TNI Sebut 4 Oknum Anggota BAIS, Terduga Pelaku Penyiraman Aktivis KontraS Andrie Yunus
Diduga Peras Tersangka hingga Rp 375 Juta, Direktur Resnarkoba Polda NTT Dicopot
Presiden hingga DPR Minta Polri Usut Tuntas Kasus Penyiraman Air Keras terhadap Aktivis KontraS Andrie Yunus
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Kejari Magetan Tahan Ketua DPRD Dkk Dugaan Korupsi Rp 242 M Dana Hibah
Kejagung Tangkap dan Tetapkan Ketua Ombudsman Hery Susanto sebagai Tersangka Dugaan Korupsi Tata Kelola Nikel
Komisi III DPR Beri Penghargaan Upaya Kapolres Metro Bekasi Redam Konflik hingga Warga dan Pengembang Damai
PUSPOM TNI Sebut 4 Oknum Anggota BAIS, Terduga Pelaku Penyiraman Aktivis KontraS Andrie Yunus
Diduga Peras Tersangka hingga Rp 375 Juta, Direktur Resnarkoba Polda NTT Dicopot
Presiden hingga DPR Minta Polri Usut Tuntas Kasus Penyiraman Air Keras terhadap Aktivis KontraS Andrie Yunus
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]