Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Nusantara    
 
Gerakan Anti Korupsi
MABES Anti Korupsi Dukung Penuh Langkah KPK
Saturday 23 Feb 2013 10:38:27

Logo MABES Anti Korupsi.(Foto: Ist)
JAKARTA, Berita HUKUM - Setelah Anas Urbaningrum (AU) ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK, masyarakat bersama MABES Anti Korupsi yang selama ini getol melakukan aksi moral, bahkan rela ditengah hujan-hujan mendatangi kediaman Anas Urbanigrum, dan rutin menyambangi gedung KPK dengan aks-aksi Moralpenolakan terhadap Korupsi, dan meminta agar Anas Urbaningrum segera digantung di Monas sesuai pernyataan Anas.

Ketua MABES Anti Korupsi Rachman Latuconsina yang juga kader HMI memberikan pernyataan sikap kepada pewarta BeritaHUKUM.com, Jumat (22/2) terkait status baru Anas.

Ia memberikan aplus dan apresiasi secara positif terhadap langkah KPK dalam menentukan status Anas Urbaningrum sebagai tersangka.

"Kami yakin KPK sudah sangat hati-hati dalam menentukan status hukum Anas Urbaningrum (AU)", ujar Rachman latuconsina.

Selanjutnya mendesak KPK agar dapat menjelaskan kepada publik bahwa penetapan (AU) merupakan murni upaya hukum yang dilakukan KPK dalam kerangka penegakkan "SUPREMASI HUKUM" tanpa ada tekanan dari pihak manapun dan kekuatan serta kekuasaan manapun.

Meminta KPK agar terus menyelidiki kasus Hambalang sampai ke akar-akarnya jika masih ada pihak-pihak lain yang terlibat, serta juga menuntaskan kasus-kasus korupsi lain BLBI, Bank Century, juga kasus korupsi di jajaran Pemerintahan Daerah.

Menghimbau kepada Kader HMI se-Nusantara agar bisa arif melihat persoalan dan tidak terjebak dalam ranah politik praktis.(bhc/put)


 
Berita Terkait Gerakan Anti Korupsi
 
Stranas PK Luncurkan 15 Aksi Pencegahan Korupsi Tahun 2023-2024
 
Guru Ngaji Doakan Keselamatan Firli, Diminta Pantang Mundur Berantas Korupsi
 
Cegah Korupsi Sektor Politik Melalui Sistem Integritas Partai Politik (SIPP)
 
Firli Bahuri: Bahaya Laten Korupsi Harus Diberantas Sampai ke Akarnya
 
MA Respon Saran KPK, Perkuat Kolaborasi Cegah Korupsi
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Kerusuhan pengibaran bendera bulan bintang di Hari Damai Aceh - "Masalah bendera seperti api dalam sekam"
Begini Sibuknya Polri Distribusikan Bantuan Logistik Kapolri untuk Korban Gempa di Flores
Bareskrim gerebek Five Star Denpasar, tangkap 53 orang, manajemen terlibat?
Utang Whoosh diambil alih Kemenkeu dan diklaim tak bebani APBN, CELIOS: Bakal sama saja
Respons pasien BPJS Yurizal yang meninggal dan viral dirundung nakes, Menkes: Saya merasa gagal
Sejumlah pemkab/pemkot di Jateng tak sanggup bayar gaji ASN, Wagub: Sudah kita laporkan ke pusat
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Roy-Tifa Versus Jokowi: Masihkah Kekuasaan Mengendalikan Hukum?
Terbukti bersalah, Nadiem dijatuhkan vonis 10 tahun penjara
Klarifikasi Tuduhan PETI, Kuasa Hukum PT Harmoni Alam Manise Beberkan Fakta
Hotman Paris Protes dan Tuding Kalapas Cipinang Diskriminasi soal Penahanan Razman Arif Nasution
Viral...Ketua dan Pengurus BEM UBK Akui Terima Sogokan Aksi Demonstrasi, Ada Disebut dari "Kapolda"
Perolehan Gelar Doktor Kilat Kakorlantas Polri Jadi Sorotan Akademis.?
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]