Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Nusantara    
 
Gerakan Anti Korupsi
MABES Anti Korupsi Dukung Penuh Langkah KPK
Saturday 23 Feb 2013 10:38:27

Logo MABES Anti Korupsi.(Foto: Ist)
JAKARTA, Berita HUKUM - Setelah Anas Urbaningrum (AU) ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK, masyarakat bersama MABES Anti Korupsi yang selama ini getol melakukan aksi moral, bahkan rela ditengah hujan-hujan mendatangi kediaman Anas Urbanigrum, dan rutin menyambangi gedung KPK dengan aks-aksi Moralpenolakan terhadap Korupsi, dan meminta agar Anas Urbaningrum segera digantung di Monas sesuai pernyataan Anas.

Ketua MABES Anti Korupsi Rachman Latuconsina yang juga kader HMI memberikan pernyataan sikap kepada pewarta BeritaHUKUM.com, Jumat (22/2) terkait status baru Anas.

Ia memberikan aplus dan apresiasi secara positif terhadap langkah KPK dalam menentukan status Anas Urbaningrum sebagai tersangka.

"Kami yakin KPK sudah sangat hati-hati dalam menentukan status hukum Anas Urbaningrum (AU)", ujar Rachman latuconsina.

Selanjutnya mendesak KPK agar dapat menjelaskan kepada publik bahwa penetapan (AU) merupakan murni upaya hukum yang dilakukan KPK dalam kerangka penegakkan "SUPREMASI HUKUM" tanpa ada tekanan dari pihak manapun dan kekuatan serta kekuasaan manapun.

Meminta KPK agar terus menyelidiki kasus Hambalang sampai ke akar-akarnya jika masih ada pihak-pihak lain yang terlibat, serta juga menuntaskan kasus-kasus korupsi lain BLBI, Bank Century, juga kasus korupsi di jajaran Pemerintahan Daerah.

Menghimbau kepada Kader HMI se-Nusantara agar bisa arif melihat persoalan dan tidak terjebak dalam ranah politik praktis.(bhc/put)


 
Berita Terkait Gerakan Anti Korupsi
 
• Stranas PK Luncurkan 15 Aksi Pencegahan Korupsi Tahun 2023-2024
 
• Guru Ngaji Doakan Keselamatan Firli, Diminta Pantang Mundur Berantas Korupsi
 
• Cegah Korupsi Sektor Politik Melalui Sistem Integritas Partai Politik (SIPP)
 
• Firli Bahuri: Bahaya Laten Korupsi Harus Diberantas Sampai ke Akarnya
 
• MA Respon Saran KPK, Perkuat Kolaborasi Cegah Korupsi
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
• KPK Tangkap Sestama BNPB dan 13 Pejabat termasuk Pihak Swasta
• BAM DPR Terima Aduan Warga Kebon Sirih Soal Tukar Guling Masjid Al Hurriyah dan Soroti Lokasi Pengganti di Pasar Minggu
• Pergantian Kapolri, Suyudi Ario Seto Resmi Pimpin Korps Bhayangkara Gantikan Listyo Sigit Prabowo
• Pasal 18 PKPU Nomor 19/2023 Diduga "Selundupan" Syarat Pendidikan, Pemohon MK: Gibran Didiskualifikasi
• Temuan Ombudsman, Lapas Cibinong Diduga Kelola Hunian Napi ala Villa Mewah
• Fahd El Fouz A Rafiq Diam Saat Ditanya Jadi Tersangka KPK yang Ketiga Kali
Untitled Document

  Berita Utama >
   
• KPK Tangkap Sestama BNPB dan 13 Pejabat termasuk Pihak Swasta
• BAM DPR Terima Aduan Warga Kebon Sirih Soal Tukar Guling Masjid Al Hurriyah dan Soroti Lokasi Pengganti di Pasar Minggu
• Pasal 18 PKPU Nomor 19/2023 Diduga "Selundupan" Syarat Pendidikan, Pemohon MK: Gibran Didiskualifikasi
• Temuan Ombudsman, Lapas Cibinong Diduga Kelola Hunian Napi ala Villa Mewah
• Fahd El Fouz A Rafiq Diam Saat Ditanya Jadi Tersangka KPK yang Ketiga Kali
• SETARA Institute Kritik Putusan Banding Kasus Andrie Yunus: Impunitas Diduga Menguat
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]