JAKARTA, Berita HUKUM - Pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Perhimpunan Pergerakan Indonesia (PPI) Carrel Ticualu didampingi Ma'mun Murod mengatakan, bahwa SBY jangan terlalu sibuk mengurus ormas PPI, sekarang salah seorang Menterinya sudah disebut-sebut inisial namanya oleh M.Nazaruddin, SBY juga harus segera menonaktifkan yang bersangkutan biar segera dapat diperiksa KPK.
"Saat Nazaruddin sebut-sebut nama Anas Urbaningrum Presiden SBY gusar, dan mengeser Mas Anas dari Demokrat, sekarang Nazaruddin sebut Menteri SS, silahkan di nonaktifkan, biar KPK dapat segera memeriksa yang bersangkutan," ujar Carrel Ticualu dalam keterangan persnya kepada wartawan di Basko Lapangan Tembak Senayan, Rabu (23/10).
Dijelaskan loyalis Anas ini lebih lanjut, bahwa Pimpinan KPK juga harus berani memeriksa yang bersangkutan SS, jangan hanya berani pada Anas Urbaningrum diperiksa dan selanjutnya dipaksakan jadi tersangka untuk gratifikasi Mobil Harrier, lalu di gantung sampai sekarang, dalam hal ini KPK juga harus adil.
"Kita tahu bersama omongan Nazaruddin itu bertuah, silahkan diperiksa, dipangil dahulu yang bersangkutan, KPK berani tidak, atau KPK hanya berani jika ada permintaan," ujar Carrel kembali.
Seperti yang telah di beritakan, Nazaruddin kembali menembak sasaran baru dengan kicauanya, salah satunya mengenai kasus-kasus yang diduga melibatkan banyak pihak, yakni dalam proyek pengadaan e-KTP dan Hambalang.
"Ini buat yang ngambil uang Hambalang, proyek e-KTP, biar dibuka semua," ucap Nazaruddin Selasa (22/10) di gedung KPK.
Nazaruddin kembali menuding, baik dalam proyek Hambalang maupun proyek pengadaan e-KTP, ada seorang pejabat menteri selalu ikut mengintervensi jalanya proyek tersebut. Menurutnya, menteri itu mengintervensi agar surat pengajuan anggaran tahun jamak di proyek e-KTP dan proyek Hambalang.
"Nah, menteri itu suka marah-marahin menteri, SS lah," ujar Nazaruddin.(bhc/put) |
