JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Putu Supadma Rudana mengatakan, sebelum mencuatnya pandemi Covid-19, limbah padat telah menjadi masalah bagi lingkungan. Dan situasi ini kian memburuk selama pandemi Covid-19, karena produksi limbah meningkat seiring dengan kebijakan di rumah saja. Untuk itu, perlu kembali digalakkan program zero waste agar volume limbah bisa dikendalikan.
Hal ini ia dikemukakan saat mengikuti dialog virtual yang diselenggarakan oleh ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA) dan Economic Research Institute for ASEAN and East Asia (ERIA) dengan tema Waste Management in the Context of Covid-19 Pandemic dari Ruang Pimpinan BKSAP Gedung Nusantara III DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (13/7). Selain Putu, hadir juga Anggota BKSAP DPR RI Dyah Roro Esti.
"Pengelolaan limbah padat yang tidak tepat tentu meningkatkan potensi penyebaran Covid-19. Beberapa provinsi dan kota di Indonesia, seperti Bali dan Jakarta, telah melarang penggunaan plastik. Hal ini sebagai sebuah komitmen untuk mewujudkan nol limbah (zero waste). Peraturan Gubernur Bali juga menambahkan adanya sanksi administrasi yang akan dikenakan kepada mereka yang tidak mematuhi larangan tersebut," papar Putu pada sesi diskusi.
Terkait dengan fungsi pengawasan yang melekat pada parlemen, Putu menekankan akan terus meningkatkan pengawasan terhadap tindakan dan komitmen pemerintah untuk mengelola limbah secara komprehensif dan terintegrasi dari hulu ke hilir. Hal ini penting dilakukan guna memberikan manfaat secara ekonomi, kesehatan bagi masyarakat, dan keselamatan bagi lingkungan Hidup.
"Selain itu, kita harus memainkan peran yang lebih aktif dalam kemajuan proses penganggaran untuk membiayai pengelolaan limbah sebagai investasi dalam membangun sistem pengelolaan limbah yang efektif. Ini akan membantu negara mengatasi masalah kesehatan dan lingkungan, tidak hanya untuk periode pandemi, tetapi juga untuk masa depan," terang politisi dapil Bali ini.
Selain menyadarkan masyarakat akan limbah, lanjut Putu, penting juga untuk membangkitkan kesadaran sektor bisnis tentang hierarki limbah menuju program zero waste. "Mengenai penerapan hierarki limbah, ada serangkaian prosedur yang perlu dipertimbangkan yaitu pencegahan, persiapan untuk digunakan kembali, daur ulang, pemulihan dan pembuangan lainnya. Sektor bisnis dan swasta harus terlibat dalam setiap langkah ini," pungkasnya.(es/DPR/bh/sya) |
