JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi XI DPR RI Hendrawan Supratikno mengusulkan agar dibentuk panitia kerja (panja) utang untuk menghadapi dinamika utang Indonesia yang meningkat setiap tahunnya. Hal itu disampaikan ketika Rapat Kerja dengan Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro di Ruang Rapat Komisi XI, Gedung DPR RI, Senayan Jakarta pada Senin, (23/5).
"Persoalan utang ini dari hari ke hari menjadi persoalan serius. Bagi negara berkembang yang belum beruntung, utang menjadi momok yang menakutkan. Terlebih hingga muncul istilah HIPC atau Heavily Indebted Poor Countries, yakni negara miskin yang utangnya besar," ujarnya.
Sebagaimana diketahui, utang luar negeri berjangka panjang pada akhir triwulan I-2016 mencapai US$ 277,9 miliar (87,9% dari total ULN), atau naik 7,9%. Lebih lambat dari pertumbuhan triwulan IV-2015 yang sebesar 9,2%
Di sisi lain, ULN berjangka pendek pada akhir triwulan I-2016 tercatat sebesar US$ 38,1 miliar atau turun 8,4%, lebih lambat dibandingkan dengan penurunan pertumbuhan triwulan IV-2015 yang sebesar 13,7%.
Selain itu, perkembangan rasio utang luar negeri terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) pada akhir kuartal I-2016 tercatat sebesar 36,5 persen, sedikit meningkat dari 36,0 persen pada akhir kuartal IV-2015.
Menanggapi hal itu, Hendrawan menuturkan agar pemerintah menggunakan banyak indikator untuk melihat rasio utang. Mengingat, disisi lain kemampuan eksport Indonesia sepanjang 2016 mengalami penurunan hingga 6-10%.
Ia menegaskan bahwa perlu dibentuknya panja utang untuk menghadapi dinamika utang Indonesia yang semakin hari semakin meningkat. "Kerena persoalan utang ini adalah serius maka saya ingin usulkan untuk dibuat panja utang. Karena persoalan utang tidak bisa dibicarakan selama 1-2 jam," ujar anggota Fraksi PDI-Perjuangan ini.
Hendrawan menuturkan panja utang itu sangat berkaitan dengan masa depan bangsa. "persoalan utang adalah hal yang sangat berat, karena ini menyangkut masa depan kita sebagai negara bangsa," tuturnya.(hs,mp/DPR/bh/sya) |
