JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi V DPR RI Bambang Haryo Soekartono menilai, proyek jalan tol trans Jawa yang dibangun pemerintah ternyata tak menstimulus pertumbuhan ekonomi. Pasalnya, akses tol tersebut tidak terkonsentrasi ke wilayah pesisir utara Jawa yang sarat dengan pelabuhan, tapi malah dibangun ke tengah pulau Jawa. Selain itu, tarif tol trans Jawa juga terlalu mahal, bahkan termahal di ASEAN.
Ditemui sesaat sebelum mengikuti Rapat Paripurna DPR RI di Gedung Nusantara II DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (7/1), Bambang mengatakan, akses tol tersebut harus dimanfaatkan betul oleh angkutan logistik dan angkutan publik massal untuk menumbuhkan ekonomi nasional. Tapi faktanya, malah transportasi privat atau kendaraan pribadi yang mengakses tol tersebut. Padahal di negara-negara maju, warganya diarahkan menggunakan transportasi publik massal.
"Tol trans Jawa tidak sesuai dengan target pembangunannya. Dalam arti, harusnya jalur tol itu berada di pesisir Jawa. Tidak boleh ada tol yang keluar dari pesisir Jawa, karena hampir semua pelabuhan ada di pesisir utara Jawa, baik yang mengakses jalur domestik maupun yang ke luar negeri. Jadi tol-tol tersebut efektif untuk angkutan logistik, bukan transpotasi privat. Kita harus berusaha mengurangi kendaraan-kendaraan pribadi untuk dialihkan ke angkutan publik," jelasnya.
Legislator Partai Gerindra ini berharap, idealnya tol yang dibangun di pulau Jawa menyisir kawasan utara, karena di kawasan utara ada banyak pelabuhan dari pulau-pulau besar lainnya di Indonesia, seperti Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, hingga Papua. "Tol trans Jawa itu harus dimanfaatkan betul oleh transportasi publik massal dan angkutan logistik, bukan privat. Tarifnya juga harus murah. Dengan tol yang murah dan jalurnya yang tepat, ekonomi juga akan tumbuh," ungkap Bambang.
Sementara tol trans Jawa yang ada sekarang justru diarahkan ke tengah. Dari Semarang malah jalurnya menuju ke Solo yang berarti jalur tengah Jawa. Ini dinilai politisi dari dapil Jatim I itu, tidak tepat. Sebetulnya, pemerintahan sebelumnya sudah membangun double track kereta api yang diharapkan angkutan logistik dan publik massal bisa naik. Ketika itu ditargetkan 1 juta teus per tahun untuk angkutan logistik.
"Tapi sampai detik ini tidak lebih dari 250 ribu teus dalam satu tahun. Ini berarti pemerintah gagal dalam mendorong tumbuhnya ekonomi dengan pembangunan tol tersebut. Pertumbuhan ekonomi kita cenderung stagnan di seluruh Indonesia, malah cenderung menurun. Dari awal pemerintahan Jokowi, targetnya tidak ada yang tercapai. Sekarang target pertumbuhan 5,3 persen yang terpenuhi cuma 5,1 persen rata-rata dari tiga kwartal. Tim ekonomi pemerintah tidak bekerja keras," tandasnya.(mh/sf/DPR/bh/sya)
|
