Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Legislatif    
 
Pariwisata
Legislator Minta Anggaran Promosi Pariwisata Tidak Disia-siakan
2016-09-30 05:24:58

Ilustrasi. Billboard "Wonderful Indonesia" di Berlin.(Foto: @DianSafitriPR)
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi X DPR Dony Ahmad Munir meminta Kementerian Pariwisata untuk tidak menyiakan-nyiakan anggaran promosi pariwisata Indonesia. Ia berharap, promosi yang digencarkan Kemenpar dapat meningkatkan kunjungan wisatawan, dan anggaran promosi dialokasikan secara efektif dan efisien.

Demikian ditekannya saat rapat Panja Pemasaran dan Destinasi Pariwisata dengan Deputi Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata Mancanegara dan Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (27/9).

"Dengan biaya promosi yang cukup besar ini, di angka Rp 2 triliun lebih, setidaknya harus berdampak pada peningkatan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara maupun wisawan nusantara. Jadi harus diketahui tingkat keberhasilan promosi, terhadap jumlah peningkatan jumlah kunjungan wisman," kata Dony.

Politisi F-PPP itu berharap Kemenpar betul-betul mengefektifkan dan mengefisienkan anggaran yang ada untuk promosi pariwisata Indonesia, dan betul-betul dialokasikan kepada media yang berdampak langsung pada peningkatan jumlah kunjungan wisatawan.

"Anggaran cukup besar, harus efektif dan efisien. Harus betul-betul lebih kreatif lagi, hasilnya harus lebih berdampak pada peningkatan jumlah kunjungan wisatawan. Sayang sekali jika yang besar ini kalau disia-siakan," jelas Dony.

Politisi asal dapil Jawa Barat itu pun mengingatkan kepada Kemenpar untuk menentukan media mana yang paling tepat, yang dapat dilihat khalayak, dan berdampak pada peningkatan jumlah kunjungan wisatawan.

Sebelumnya, Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata Kemenpar, Dadang Rizki Ratman, mengatakan promosi pariwisata telah dilakukan di berbagai media. Melalui promosi Media Elektronik dilakukan pada 11 jenis promosi, 15 TV Commersial, 2200 spot dan waktu penayangan 60 persen prime time dan 40 persen regular time. Untuk promosi media online pada 4 jenis promosi yakni social media activation, banner ad, video ad, dan social media ad, dengan 120 juta impresions, 2 juta views, dan 109 hari penayangan.

Sementara untuk promosi media cetak berupa pencetakan booklet Pesona Wisata dan pencetakan bahan promosi lainnya seperti flyer, poster dan leaflet. Tiga media promosi juga disebar di koran nasional, majalah nasional dan inflight magazine.

Untuk promosi media ruang menggunakan TVC di TV Kereta Api, branding pilar, hingga body branding di kapal laut. 27 lokasi billboard dan 13 lokasi videotron disebar ke seluruh wilayah Indonesia. Dan 42 TVC di jurusan kereta api eksekutif di Pulau Jawa.(sf/DPR/bh/sya)


 
Berita Terkait Pariwisata
 
• Penurunan Pariwisata di Bali Berdampak Besar Terhadap Ekonomi Masyarakat
 
• Maksimalkan Potensi Pariwisata, Komisi IV DPRD Kaltim Studi Banding ke Jawa Barat
 
• Pak Jokowi, Pariwisata Indonesia Juga Semakin Gak Beres Nih
 
• Sensasi Menjelajah Lautan dengan De' Kartini
 
• Menpar Memberikan Penghargaan Uang Tunai Jutaan Rupiah dalam APWI 2018
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
• IKAL-Lemhannas Dorong Bongkar Motif dan Tujuan Penyadapan Ilegal Presiden yang Libatkan Alumni
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
• Munaslub IWAPI: 26 DPD Sepakat Pilih Hana Fadel Mohammad Jadi Ketum Periode 2026-2031
Untitled Document

  Berita Utama >
   
• IKAL-Lemhannas Dorong Bongkar Motif dan Tujuan Penyadapan Ilegal Presiden yang Libatkan Alumni
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
• Munaslub IWAPI: 26 DPD Sepakat Pilih Hana Fadel Mohammad Jadi Ketum Periode 2026-2031
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]