Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

EkBis    
 
Pengangguran
Legislator Kritisi Tingginya Angka Pengangguran di Indonesia
2019-10-21 18:58:10

Anggota DPR RI dari Fraksi PAN, Saleh Partaonan Daulay.(Foto: Runi/rni)
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota DPR RI dari Fraksi PAN, Saleh Partaonan Daulay mengkritisi masih tingginya angka pengangguran di Indonesia. Padahal pada periode pertama pemerintahannya, Presiden Joko Widodo tengah menggalakan pembangunan Infrastruktur yang luar biasa. Ia mengatakan akan melihat lanjutan program-program yang telah dicanangkan pada periode sebelumnya.

"Kami tentu akan melihat terlebih dahulu bagaimana Presiden Jokowi melanjutkan program-program yang telah ditentukan pada periode sebelumnya, termasuk menjalankan janji-janji politiknya. Sebagaimana tugas kami di DPR RI, kami juga akan memberikan masukan khususnya terkait berbagai aspirasi dari masyarakat. Serta kritikan terkait berbagai program dan kinerja yang tengah dilakukan pemerintah," jelas Saleh sesaat sebelum pelantikan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Minggu (20/10).

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI pada Periode 2014-2019 ini mengatakan masih tingginya angka pengangguran di Indonesia. Padahal di sisi lain, pemerintah tengah menggalakan pembangunan infrastruktur yang luar biasa. Seharusnya hal tersebut dapat menampung tenaga kerja yang sangat banyak, namun pada kenyataannya masyarakat Indonesia masih banyak yang menganggur.

Oleh karena itu, politisi dapil Sumatera Utara II ini mengaku akan terus mengingatkan Presiden atau Pemerintah agar seluruh inventasi yang masuk ke Indonesia harus betul-betul menguntungkan bagi masyarakat. Bahkan jika perlu, seluruh pekerja yang dipekerjakan dalam inventasi yang masuk ke Indonesia berasal dari dalam negeri.

"Selain itu hal yang juga harus dikiritisi adalah terkait harga berbagai komoditas pokok di Indonesia yang saat ini sedang menurun. Sebut saja harga sawit dan karet yang saat ini sangat rendah. Hal tersebut menyebabkan daya beli masyarakat juga sangat rendah, dan ketahanan ekonomi juga rendah. Begitupun dalam sektor agraria. Jangan sampai masyarakat di desa-desa tidak bisa merasakan bagaimana nikmatnya ekonomi yang berkeadilan," pungkasnya. (ayu/es)


 
Berita Terkait Pengangguran
 
• Pemerintah Diminta Serius Tangani Peningkatan Jumlah Pengangguran
 
• Legislator Kritisi Tingginya Angka Pengangguran di Indonesia
 
• Angka Pengangguran Harus Jadi Perhatian
 
• Komisi IX Psertanyakan Kinerja Pemerintah Atasi Pengangguran
 
• Tingginya Tingkat Pengangguran Lulusan SMK Dipertanyakan
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
• Munaslub IWAPI: 26 DPD Sepakat Pilih Hana Fadel Mohammad Jadi Ketum Periode 2026-2031
• Beredarnya Video AI Prof Djokosoetono, Bantahan Mintarsih Ungkap Fakta Sebenarnya
• Pemerintah Resmi Tutup dan Cabut Izin Tambang Emas Milik PT Kristalin Eka Lestari Seluas 275 Hektar di Papua
Untitled Document

  Berita Utama >
   
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
• Munaslub IWAPI: 26 DPD Sepakat Pilih Hana Fadel Mohammad Jadi Ketum Periode 2026-2031
• Pemerintah Resmi Tutup dan Cabut Izin Tambang Emas Milik PT Kristalin Eka Lestari Seluas 275 Hektar di Papua
• KPK Tangkap Sestama BNPB dan 13 Pejabat termasuk Pihak Swasta
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]