Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Pemilu    
 
Pemilu
Legislator Ingatkan PJ Kepala Daerah Jaga Netralitas Jelang Pemilu 2024
2022-12-02 12:50:15

JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus mengingatkan agar para Penjabat (PJ) Kepala Daerah menjaga netralitasnya jelang Pemilihan Umum (Pemilu) yang akan diselenggarakan pada 14 Februari 2024 sebagaimana diatur dalam UU Nomor 5 Tahun 2014. Hal itu, menurut Guspardi, merupakan amanah yang diberikan bangsa dan negara agar para PJ memberikan legasi kepada masyarakat berupa integritas dan netralitas.

"Sebab bagaimana pun masyarakat pasti menyorot kepala daerah, apa yang disuarakannya itu (harus) betul-betul sesuai antara ucapan dengan tindakan. Oleh karena itu, jangan sekali-kali melakukan upaya-upaya menggiring para ASN untuk mendorong kepada calon tertentu untuk (memilih) presiden begitu juga kepada partai-partai tertentu," jelas Guspardi kepada Parlementaria usai Diskusi Dialektika Demokrasi, di Kompleks Senayan, Jakarta, Rabu (30/11).

Oleh karena itu, tambahnya, menjadi kewajiban bagi para PJ ini memberikan pendidikan politik kepada para pemilih agar bagaimana menjadi pemilih yang cerdas. "Apalagi (jika) PJ ini memberikan contoh yang tidak baik, bahwa pemilihan tidaklah begitu lama, setelah jadi purna dari kegiatan itu tentu dia akan diperbincangkan terhadap apa yang mereka lakukan. Oleh karena itu harus mawas diri, harus hati-hati, laksanakanlah pelaksanaan pemilu itu jujur dan adil," tambah Guspardi.

Politisi Fraksi PAN ini juga mengingatkan pihanya tak segan untuk menegur para PJ Kepala Daerah melalui Menteri Dalam Negeri (Mendagri) jika diketahui menunjukan sikap tidak netral. "nsyaallah, saya pribadi akan minta klarifikasi dan minta juga kepada Pak Menteri Dalam Negeri agar ada surat edaran atau menegur pihak yang bersangkutan untuk hati-hati dalam menyikapi kegiatan-kegiatan yang bukan ranahnya dia sebagai PJ itu," tutupnya.

Sebagaimana diketahui, ada 7 Pj Gubernur, 16 Pj Wali Kota, dan 65 Pj Bupati yang sudah dilantik Presiden Jokowi dan Mendagri Tito Karnavian pada 12 Mei-25 November 2022,(we/rdn/DPR/bh/sya)


 
Berita Terkait Pemilu
 
Sjarifuddin Hasan: Netralitas Penyelenggara Pemilu dan Pemerintah serta Aparatnya Harus Dijaga
 
Komisi II Bersama Mendagri dan KPU Sepakati Pelaksanaan Pemilu Tetap Berdasarkan UU No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu
 
Pernyataan Sikap Delapan Fraksi DPR Tolak Sistem Pemilu Tertutup
 
Pimpinan Komisi II DPR Tegaskan Mayoritas Fraksi Tetap Ingin Pemilu Terbuka di Tahun 2024
 
Tutup Tahun 2022, Haedar Nashir Minta Tutup Buku Isu-Isu yang Membuat Pemilu Ngambang
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Bareskrim Polri Rilis Pemulangan DPO Peredaran Gelap Narkoba 179 Kg Sabu dari Malaysia, AA Juga Ternyata Pedagang Ikan
Diungkap! Dugaan Menteri Kader Partai PDIP Terlibat Mafia Tambang, Korbankan Kader Partai?
Anggota DPR Rieke Janji Perjuangkan Jaminan Kesehatan dan Hari Tua bagi Pekerja Migran Indonesia dan Keluarganya
Saleh Daulay Pertanyakan Kinerja BPKH Mengelola Dana Haji
Tolak Usulan Kenaikan Biaya Haji, Fadli Zon Minta Audit Khusus BPKH dan Dana Haji
Disebut Ada Perusahaan Asal Jakarta Selundupkan 87 PMI ke Timur Tengah, Benny Rhamdani: BP2MI Tidak Akan Tinggal Diam
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Tolak Usulan Kenaikan Biaya Haji, Fadli Zon Minta Audit Khusus BPKH dan Dana Haji
Polri dan Bea Cukai Teken PKS Pengawasan Lalu Lintas Barang Masuk RI, Cegah Kejahatan Transnasional
Bentrok TKA China di Morowali, Komisi VII Minta Izin PT GNI Dicabut
Kuota Haji 2023 Sebanyak 221 Ribu, Tidak Ada Pembatasan Usia
BPH Migas dan Polri Berhasil Ungkap Kasus Penyalahgunaan Distribusi BBM Subsidi 1,42 Juta Liter
Operasi Sikat Jaya 2022 Polda Metro dan Polres Jajaran: 112 Tindak Kriminal Diungkap, 168 Pelaku Jadi Tersangka
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]