Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Nusantara    
 
Virus Corona
Langgar Prokes, Para Night Biker Ditindak Satuan Patwal Ditlantas Polda Metro
2021-01-27 00:02:38

Kasat Patwal Ditlantas Polda Metro Jaya, AKBP Argo Wiyono memimpin langsung penindakan terhadap kerumunan night biker. (Foto: Dok. Sat Patwal)
JAKARTA, Berita HUKUM - Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya melalui Satuan Patroli dan Pengawalan (Sat Patwal) melakukan penindakan terhadap masyarakat yang dinilai melanggar ketentuan Protokol Kesehatan (Prokes) terlebih Provinsi DKI Jakarta hingga kini masih diberlakukan Penerapan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

Kepala Satuan Patwal Ditlantas Polda Metro Jaya, AKBP Argo Wiyono, dalam siaran persnya yang diterima Berita HUKUM, Selasa, (26/1) menegaskan penindakan yang dilakukan diantaranya dengan membubarkan kerumunan yang ditimbulkan dari berkumpulnya para pengendara motor malam hari atau yang biasa disebut night biker.

"Langkah penindakan ini juga merupakan bagian dari upaya memutus mata rantai penularan pandemi Covid-19. Para night biker ini jelas-jelas melanggar ketentuan 3-M, terutama keharusan menggunakan masker dan mencegah kerumunan," kata AKBP Argo Wiyono.

Lulusan Akademi Kepolisian 2003 ini mengatakan pihaknya rutin melalukan tindakan Kepolisian yang menyasar langsung kepada para night biker yang biasa berkumpul di pusat-pusat keramaian Ibukota, seperti di kawasan Monas.

"Terutama pada malam-malam libur mulai Jumat malam hingga Minggu malam 22-25 Januari 2021 lalu di kawasan Bundaran Hotel Indonesia dan Silang Monumen Nasional," tutur dia.

Dikatakannya, selain para pengendara motor yang berkumpul sehingga membentuk kerumunan, pihaknya juga akan menindak pihak-pihak yang terlibat balap liar.

"Sat Patwal akan berpatroli dan menindak kerumunan para pengendara sepeda motor. Mereka antara lain menonton balap liar dan para pengendara yang mengikuti balap liar," tandasnya.

Bagi mereka yang tidak membawa kelengkapan berkendara, lanjut Argo, akan diproses sesuai dengan aturan yang berlaku. "Yang tidak lengkap atau menyalahi ketentuan terpaksa diamankan di Mapolda Metro Jaya,"ucapnya.(bh/mos/amp)


 
Berita Terkait Virus Corona
 
• Pemerintah Perlu Prioritaskan Keselamatan dan Kesehatan Rakyat terkait Kedatangan Turis China
 
• Pemerintah Cabut Kebijakan PPKM di Penghujung Tahun 2022
 
• Indonesia Tidak Terapkan Syarat Khusus terhadap Pelancong dari China
 
• Temuan BPK Soal Kejanggalan Proses Vaksinasi Jangan Dianggap Angin Lalu
 
• Pemerintah Umumkan Kebijakan Bebas Masker di Ruang atau Area Publik Ini
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
• Pergantian Kapolri, Suyudi Ario Seto Resmi Pimpin Korps Bhayangkara Gantikan Listyo Sigit Prabowo
• Pasal 18 PKPU Nomor 19/2023 Diduga "Selundupan" Syarat Pendidikan, Pemohon MK: Gibran Didiskualifikasi
• Temuan Ombudsman, Lapas Cibinong Diduga Kelola Hunian Napi ala Villa Mewah
• Fahd El Fouz A Rafiq Diam Saat Ditanya Jadi Tersangka KPK yang Ketiga Kali
• SETARA Institute Kritik Putusan Banding Kasus Andrie Yunus: Impunitas Diduga Menguat
• Akhirnya MK hapus pasal penghinaan terhadap pemerintah, Prabowo dan Gibran tak bisa laporkan warga
Untitled Document

  Berita Utama >
   
• Pasal 18 PKPU Nomor 19/2023 Diduga "Selundupan" Syarat Pendidikan, Pemohon MK: Gibran Didiskualifikasi
• Temuan Ombudsman, Lapas Cibinong Diduga Kelola Hunian Napi ala Villa Mewah
• Fahd El Fouz A Rafiq Diam Saat Ditanya Jadi Tersangka KPK yang Ketiga Kali
• SETARA Institute Kritik Putusan Banding Kasus Andrie Yunus: Impunitas Diduga Menguat
• Akhirnya MK hapus pasal penghinaan terhadap pemerintah, Prabowo dan Gibran tak bisa laporkan warga
• Kasus 'Kardus Durian' Belum Tuntas, KPK Diminta Periksa Muhaimin Iskandar
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]