Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Nusantara    
 
Lampung
Lampung Butuh 35.228 CPNSD
Saturday 06 Apr 2013 19:29:43

Ilustrasi, PNS.(Foto: Ist)
KOTABUMI, Berita HUKUM - Provinsi Lampung akan mengusulkan 35.228 formasi Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah (CPNSD) kategori umum untuk seluruh Lampung, kecuali Tulangbawang Barat yang tidak mengajukan CPNSD, karena keterbatasan anggaran. Hal tersebut diutarakan kepala Dinas Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Lampung, Gatot Hudi Utomo saat menggelar ekspose pembangunan di aula Dinas Komunikasi dan Informasi Lampung, Jumat (5/4).

"Ya, kami akan ajukan jumlah tersebut kepada Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB), untuk rekrutmen Juni mendatang, dan jumlah yang diajukan 35228 merupakan akumulasi dari seluruh kabupaten/kota, termasuk Provinsi Lampung," ujar Gatot.

Dijelaskannya masing-masing kabupaten/kota sudah mengusulkan kuota, untuk kebutuhan CPNS paling banyak adalah Bandarlampung, hingga 5.117 dan disusul usulan Lampung Selatan sebanyak 4.419 orang, lalu Lampung Barat, 3.593.

Sementara, untuk kuota CPNS Tanggamus berjumlah 3.315, Waykanan 2.580, Mesuji 2.592, Pringsewu 1.089, Lampung Timur 2.784, selanjutnya Lampung Tengah 2.531, dan Pesawaran 1.965 CPNS. Lanjut Gatot, masih berjumlah ribuan yaitu Tulangbawang, sebanyak 2.250, dan terdapat dua kabupaten/kota yang hanya mengajukan kuota CPNS dengan jumlah ratusan, yaitu Lampung Utara 869 dan Metro 576.

"Sisanya 1.548, merupakan kebutuhan CPNS untuk Provinsi Lampung, jumlah tersebut terbagi dari kebutuhan tenaga medis, Guru SLB, tenaga tekhnik, dan lainnya, untuk kebutuhan tenaga medis ini sangat dibutuhkan tenaga medis untuk dokter spesialis, tetapi kendalanya biasanya dokter tersebut tidak ada yag mendaftar biasanya mereka hanya ingin ditempatkan di kota, untuk masuk ke daerah sangat jarang," papar mantan Kadis Pariwisata Lampung ini.

Rekrutmen CPNS dilakukan berdasarkan beberapa jalur, jalur K1 yaitu, rekrutmen pegawai berdasarkan tenaga honorer yang diusulkan untuk diangkat menjadi CPNS, setelah memenuhi syarat kepegawaian, dan dibiayayi oleh APBN atau APBD untuk pemerintah provinsi Lampung terdapat 21 orang, dan jalur K2 yaitu honorer yang tidak dibayar melalui dana APBN maupun APBD biasanya terdapat disekolah-sekolah.

"Ya, biasanya itu tenaga guru bantu di sekolah-sekolah, yang sudah lama mengajar tetapi belum diangkat. Namun, tidak sembarangan kami juga akan melakukan kroscek lapangan apakah memang benar yang bersangkutan sudah memenuhi syarat untuk diangkat atau belum, sehingga tidak akan ada ketimpangan nantinya, untuk pemerintah provinsi Lampung mereka dengan jalur K2 ini berjumlah 182 orang, dan yang selanjutnya merupakan CPNS dengan kategori umum melalui jalur tes," terangnya.

Disisi lain, April mendatang menurut Gatot akan ada kenaikan pangkat dalam jabatan struktural, sehingga pegawai yang memang sudah layak dan memenuhi syarat untuk naik pangkat akan diusulkan.(lpg/bhc/opn)


 
Berita Terkait Lampung
 
• Satelit Lampung-1 milik perusahaan China siap diluncurkan, apa manfaat dan risikonya?
 
• Komisi II: Perbaikan Jalan Diambil Alih Pusat Jadi 'Warning' Bagi Pemprov Lampung
 
• LBH Awalindo Serahkan Data Dugaan Korupsi Lampung Utara Ke KPK
 
• Kondisi Way Kambas Sangat Menyedihkan
 
• Tingkatkan Prestasi Penegakan Hukum di Lampung
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
• IKAL-Lemhannas Dorong Bongkar Motif dan Tujuan Penyadapan Ilegal Presiden yang Libatkan Alumni
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
• Munaslub IWAPI: 26 DPD Sepakat Pilih Hana Fadel Mohammad Jadi Ketum Periode 2026-2031
Untitled Document

  Berita Utama >
   
• IKAL-Lemhannas Dorong Bongkar Motif dan Tujuan Penyadapan Ilegal Presiden yang Libatkan Alumni
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
• Munaslub IWAPI: 26 DPD Sepakat Pilih Hana Fadel Mohammad Jadi Ketum Periode 2026-2031
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]