Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Nusantara    
 
Kasus Tanah
Laksamana Soeprajitno: Tanah 8,5 Hektar Itu Milik Kami
Tuesday 13 Nov 2012 14:04:55

Spanduk yang dibentangkan oleh Veteran, Selasa (13/10).(Foto: BeritaHUKUM.com/mdb)
JAKARTA, Berita HUKUM - Siang tadi Veteran Laksamana Laut Soeprajitno, dan Veteran Moedjari Legiun didampingi Fatkhurrahman SH, MH yang datang langsung dari Surabaya mendatangi Gedung KPK di Kuningan Jakarta, (12/11). Seusai diterima bagian staf pengaduan masyarakat KPK dan Humas, para Veteran ini membentangkan spanduk yang berisi 'Kembalikan Tanah 8,5 Hektar Yang Kami Beli Atau Bayar! Harganya Sekarang 170 Miliar. "Tanah seluas 8,5 hektar itu milik kami, kami jelas tertindas," ujar Soeprajitno.

Dari penjelasan para veteran ini terungkap bahwa, Veteran pejuang NKRI yang sudah diberlakukan tidak adil oleh konspirasi Ciputra Group sang Maestro Ir. Sutoto Yakobus sebagai dalang tunggal merampas, menduduki tanah tanpa ada transaksi jual beli dengan pemiliknya. 94 orang purnawirawan dan 62 orang pejuang Veteran TNI AL sebagai pemilik tanah yang sah menyesalkan kejadian yang menimpa mereka semua.

Diantara mereka yang tertindas dengan kasus perampasan tanah ini, adalah Laksamana TNI Purnawiran Tanto Koeswanto Mantan Kepala Staf TNI AL 1993-1996. Diharapkan KSAL sekarang yakni Laksamana TNI Soeparno dapat menyelesaikan polemik di tubuh TNI AL dengan mencabut Sprin/35/I/2006, sehingga persoalan tanah di Lidah Kulon Surabaya ini segera dapat diselesaikan dengan damai.(bhc/mdb)


 
Berita Terkait Kasus Tanah
 
Putusan Kasasi MA Inkracht, Obyek dapat di Eksekusi, Walau Ada Permohonan PK
 
Kompleksitas Hukum Kepemilikan Tanah di Kecamatan Medan Satria
 
Kata Pakar Hukum Agraria, Non Eksekutabel Sebelum Ingkrah
 
PT Damai Putra Group Tolak Eksekusi PN Bekasi, Langkah Tegas Melawan Ketidakadilan
 
Kuasa Hukum: Iwan Chandra Pemilik Resmi Surat Tanah 771 Persil 109 di Roa Malaka Tambora !
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
PDIP persilakan Jokowi keliling Indonesia: Tunjukkan ijazah asli!
4 WNA asal China Ditangkap Terkait Dugaan Tambang Ilegal di Papua
KPK Tangkap 1.880 Pelaku Korupsi Selama 22 Tahun Berdiri
Gedung 13 Lantai RS Roemani Resmi Berdiri, Muhammadiyah Dobrak Mitos Angka Horor!
Prabowo sentil 'Hijau-Cokelat' jadi beking pelanggar hukum
Akademikus kritik narasi optimisme pemerintah: Jauh dari realitas, minim empati
Untitled Document

  Berita Utama >
   
4 WNA asal China Ditangkap Terkait Dugaan Tambang Ilegal di Papua
Prabowo sentil 'Hijau-Cokelat' jadi beking pelanggar hukum
Pidato Presiden Tunjukkan Komitmen Pemerintah Jaga Stabilitas Ekonomi
Aliansi PHPI Sorot Kinerja Polda Metro, Proses Hukum Kasus Pelecehan Seksual 3 Wanita Tak Kunjung Tuntas
Polri Amankan 321 WNA Operator Judi Online Scam Jaringan Internasional di Kawasan Hayam Wuruk
Kejari Magetan Tahan Ketua DPRD Dkk Dugaan Korupsi Rp 242 M Dana Hibah
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]