Menurutnya, jumlah lahan yang puso masih lebih rendah daripada" /> BeritaHUKUM.com - Lahan Pertanian yang Kekeringan Capai 95 Ribu Hektare

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

EkBis    
 
Pertanian
Lahan Pertanian yang Kekeringan Capai 95 Ribu Hektare
Monday 19 Sep 2011 23:32:25

Seorang petani memandangi sawahnya yang kekeringan (Foto: Istimewa)
JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Menteri Pertanian (Mentan) Suswono menyatakan lahan yang mengalami kekeringan mencapai 95.851 hektare per Agustus 2011. "Tapi (lahan) yang mengalami puso sebesar 3.713 hektar," ujarnya di Jakarta, Senin (19/9).

Menurutnya, jumlah lahan yang puso masih lebih rendah daripada 2010. Selama lima tahun terakhir lahan yang terkena dampak kekeringan rata-rata mencapai 228.095 hektare. Dan yang terkena puso rata-rata lima tahun terakhir 50.068 hektar. "Di tahun 2010, yang terkena kekeringan mencapai 96.721 hektare, tapi yang puso hanya 20.856 hektar," jelasnya.

Kaitannya dengan puso, terang Suswono, penyebabnya bukan hanya kekeringan, tapi juga karena banjir. "Kalau kita lihat untuk yang banjir sampai Agustus (2011), yang kena ini 115.851. Sedangkan yang puso, 16.471," imbuh dia.

Suswono menjelaskan, lahan yang terkena hama penyakit sampai Agustus 2011 mencapai 577.015 hektare. Sementara laha tersebut yang terkena puso sebesar 35.454 hektar. "Kalau tadi dilihat angka puso dijumlahkan, itu mencapai 53 ribuan (hektare). Jadi rata-rata nasional puso itu sekitar 100 ribuan hektare untuk lima tahun ke belakang," jelasnya.

Pada bagian lain, Mentan juga mengungkapkan, pemerintah berencana mengurangi konsumsi beras dalam rangka mencapai target surplus beras 10 juta ton di 2014. "Ini strategi yang dilakukan. Diharapkan ada penurunan konsumsi (beras), mengingat Indonesia termasuk besar konsumsi berasnya," ujar dia.

Langkah yang dilakukan pemerintah untuk mengurangi konsumsi beras, lanjutnya, adalah dengan diversifikasi pangan dan olahan. "Dan daerah yang punya potensi sumber daya karbohidrat lokal memadai dari raskin bisa jadi pangkin (pangan untuk miskin)," imbuhnya.

Adapun strategi lain untuk mencapai target surplus beras 10 juta ton adalah dengan perluasan areal lahan dan pengolahan lahan dan peningkatan produktivitas melalui intensifikasi, teknik budidaya, varietas unggul, iklim, dan penerapan kalender tanam. Strategi terakhir adalah penyempurnaan manajemen, deregulasi, data dan informasi.

Seperti diketahui, untuk mencapai target tersebut Menteri Pertania meminta tambahan anggaran sebesar Rp3 triliun. "Anggaran itu memang akan dimanfaatkan secara optimal agar road map sampai 2014 bisa terwujud," tandasnya.(inc/ind)


 
Berita Terkait Pertanian
 
Anggota DPR Minta Anggaran Sektor Pertanian Tidak Dipangkas
 
Peduli Pertanian, Maphilinda Syahrial Oesman Dorong Daerah Lain Ikuti Langkah Mura
 
Legislator Imbau Pemerintah Cegah Arus Impor Pertanian
 
37 PPL Pertanian Tuntut BKDPSDM Kaur Keluarkan Verifikasi Sarat Tes P3K
 
Sandi Mendengar Cerita Agus Zamroni dan Janji Manis Pemerintah Joko Widodo
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Roy Suryo menang di Praperadilan, PN Jaksel nyatakan penangkapan hingga penahanan kasus ijazah Jokowi tidak sah
Defisit APBN 2025 jebol, DPR ramai-ramai kritik pemerintah
Roy-Tifa Versus Jokowi: Masihkah Kekuasaan Mengendalikan Hukum?
Pemerintah diminta audit ulang kerugian Rp 600 triliun akibat under-invoicing ekspor sawit
Purbaya sebut IKN terlalu sepi jadi pusat finansial internasional
Sinyal keterlibatan Menhut Raja Juli dalam kasus korupsi Bupati Kuansing Suhardiman Amby
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Roy-Tifa Versus Jokowi: Masihkah Kekuasaan Mengendalikan Hukum?
Terbukti bersalah, Nadiem dijatuhkan vonis 10 tahun penjara
Klarifikasi Tuduhan PETI, Kuasa Hukum PT Harmoni Alam Manise Beberkan Fakta
Hotman Paris Protes dan Tuding Kalapas Cipinang Diskriminasi soal Penahanan Razman Arif Nasution
Viral...Ketua dan Pengurus BEM UBK Akui Terima Sogokan Aksi Demonstrasi, Ada Disebut dari "Kapolda"
Perolehan Gelar Doktor Kilat Kakorlantas Polri Jadi Sorotan Akademis.?
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]