Menurutnya, jumlah lahan yang puso masih lebih rendah daripada" /> BeritaHUKUM.com - Lahan Pertanian yang Kekeringan Capai 95 Ribu Hektare

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

EkBis    
 
Pertanian
Lahan Pertanian yang Kekeringan Capai 95 Ribu Hektare
Monday 19 Sep 2011 23:32:25

Seorang petani memandangi sawahnya yang kekeringan (Foto: Istimewa)
JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Menteri Pertanian (Mentan) Suswono menyatakan lahan yang mengalami kekeringan mencapai 95.851 hektare per Agustus 2011. "Tapi (lahan) yang mengalami puso sebesar 3.713 hektar," ujarnya di Jakarta, Senin (19/9).

Menurutnya, jumlah lahan yang puso masih lebih rendah daripada 2010. Selama lima tahun terakhir lahan yang terkena dampak kekeringan rata-rata mencapai 228.095 hektare. Dan yang terkena puso rata-rata lima tahun terakhir 50.068 hektar. "Di tahun 2010, yang terkena kekeringan mencapai 96.721 hektare, tapi yang puso hanya 20.856 hektar," jelasnya.

Kaitannya dengan puso, terang Suswono, penyebabnya bukan hanya kekeringan, tapi juga karena banjir. "Kalau kita lihat untuk yang banjir sampai Agustus (2011), yang kena ini 115.851. Sedangkan yang puso, 16.471," imbuh dia.

Suswono menjelaskan, lahan yang terkena hama penyakit sampai Agustus 2011 mencapai 577.015 hektare. Sementara laha tersebut yang terkena puso sebesar 35.454 hektar. "Kalau tadi dilihat angka puso dijumlahkan, itu mencapai 53 ribuan (hektare). Jadi rata-rata nasional puso itu sekitar 100 ribuan hektare untuk lima tahun ke belakang," jelasnya.

Pada bagian lain, Mentan juga mengungkapkan, pemerintah berencana mengurangi konsumsi beras dalam rangka mencapai target surplus beras 10 juta ton di 2014. "Ini strategi yang dilakukan. Diharapkan ada penurunan konsumsi (beras), mengingat Indonesia termasuk besar konsumsi berasnya," ujar dia.

Langkah yang dilakukan pemerintah untuk mengurangi konsumsi beras, lanjutnya, adalah dengan diversifikasi pangan dan olahan. "Dan daerah yang punya potensi sumber daya karbohidrat lokal memadai dari raskin bisa jadi pangkin (pangan untuk miskin)," imbuhnya.

Adapun strategi lain untuk mencapai target surplus beras 10 juta ton adalah dengan perluasan areal lahan dan pengolahan lahan dan peningkatan produktivitas melalui intensifikasi, teknik budidaya, varietas unggul, iklim, dan penerapan kalender tanam. Strategi terakhir adalah penyempurnaan manajemen, deregulasi, data dan informasi.

Seperti diketahui, untuk mencapai target tersebut Menteri Pertania meminta tambahan anggaran sebesar Rp3 triliun. "Anggaran itu memang akan dimanfaatkan secara optimal agar road map sampai 2014 bisa terwujud," tandasnya.(inc/ind)


 
Berita Terkait Pertanian
 
• Anggota DPR Minta Anggaran Sektor Pertanian Tidak Dipangkas
 
• Peduli Pertanian, Maphilinda Syahrial Oesman Dorong Daerah Lain Ikuti Langkah Mura
 
• Legislator Imbau Pemerintah Cegah Arus Impor Pertanian
 
• 37 PPL Pertanian Tuntut BKDPSDM Kaur Keluarkan Verifikasi Sarat Tes P3K
 
• Sandi Mendengar Cerita Agus Zamroni dan Janji Manis Pemerintah Joko Widodo
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
• Temuan Ombudsman, Lapas Cibinong Diduga Kelola Hunian Napi ala Villa Mewah
• Fahd El Fouz A Rafiq Diam Saat Ditanya Jadi Tersangka KPK yang Ketiga Kali
• SETARA Institute Kritik Putusan Banding Kasus Andrie Yunus: Impunitas Diduga Menguat
• Akhirnya MK hapus pasal penghinaan terhadap pemerintah, Prabowo dan Gibran tak bisa laporkan warga
• Kasus 'Kardus Durian' Belum Tuntas, KPK Diminta Periksa Muhaimin Iskandar
• Kerusuhan pengibaran bendera bulan bintang di Hari Damai Aceh - "Masalah bendera seperti api dalam sekam"
Untitled Document

  Berita Utama >
   
• Temuan Ombudsman, Lapas Cibinong Diduga Kelola Hunian Napi ala Villa Mewah
• Fahd El Fouz A Rafiq Diam Saat Ditanya Jadi Tersangka KPK yang Ketiga Kali
• SETARA Institute Kritik Putusan Banding Kasus Andrie Yunus: Impunitas Diduga Menguat
• Akhirnya MK hapus pasal penghinaan terhadap pemerintah, Prabowo dan Gibran tak bisa laporkan warga
• Kasus 'Kardus Durian' Belum Tuntas, KPK Diminta Periksa Muhaimin Iskandar
• Roy-Tifa Versus Jokowi: Masihkah Kekuasaan Mengendalikan Hukum?
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]